PALANGKA RAYA, TABALIEN.com – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Habib Sayyid Abdurrahman, meminta PT PLN (Persero) mempercepat penanganan gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Pemadaman itu berlangsung sejak akhir Juni 2026 dan diperkirakan berlanjut hingga 30 hari ke depan.
Habib menilai listrik merupakan kebutuhan dasar yang menunjang pendidikan, pelayanan publik, kegiatan usaha, hingga rumah tangga. “Kami meminta manajemen PLN, khususnya PLN UP3 Palangka Raya, agar mempercepat penyelesaian kendala yang sedang terjadi. Listrik merupakan kebutuhan vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujarnya, Sabtu (27/6/2026).
DPRD Terima Keluhan Warga Terdampak Pemadaman
Habib mengungkapkan DPRD Kalimantan Tengah menerima berbagai laporan dan keluhan masyarakat terkait dampak pemadaman listrik. Salah satu yang menjadi perhatian adalah seorang peserta ujian seleksi masuk perguruan tinggi di Palangka Raya yang gagal mengikuti ujian karena listrik padam sehingga koneksi internet terputus.
“Ini menjadi contoh nyata dampak yang dirasakan masyarakat. Kemungkinan masih banyak bentuk kerugian lain yang dialami warga akibat gangguan listrik tersebut,” katanya.
Ia berharap tim teknis yang diterjunkan PLN dapat bekerja maksimal agar gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi Kalimantan segera teratasi. Habib juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan melakukan langkah antisipatif selama proses perbaikan berlangsung. DPRD Kalimantan Tengah menyatakan akan terus memantau penanganan gangguan kelistrikan tersebut.
Terkait durasi pemadaman, General Manager PLN UID Kalselteng Iwan Soelistijono dalam rapat bersama DPRD Kalimantan Selatan, Kamis (2/7/2026), menyampaikan pemadaman listrik bergilir diperkirakan berlangsung hingga akhir September 2026. Dari lima wilayah di Pulau Kalimantan, empat di antaranya mengalami pemadaman listrik, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.
WALHI Soroti Paradoks Kelistrikan di Kalimantan
WALHI Kalimantan Tengah menyebut pemadaman bergilir sebagai bukti pemerintah gagal memastikan pasokan listrik di Pulau Kalimantan, kawasan yang menjadi penyumbang utama produksi batu bara nasional. Data Kementerian ESDM tahun 2024 menunjukkan sekitar 687 juta ton batu bara atau 82 persen produksi nasional berasal dari Kalimantan, dengan Kalimantan Timur sebagai penyumbang terbesar sebesar 368 juta ton, disusul Kalimantan Selatan 237 juta ton, Kalimantan Tengah 39 juta ton, Kalimantan Utara 29 juta ton, dan Kalimantan Barat 15 juta ton.
WALHI membandingkan data tersebut dengan kapasitas kelistrikan Kalimantan. Data PLN tahun 2025 menunjukkan Sistem Mahakam di Kalimantan Timur memiliki kapasitas 911 megawatt dengan beban kebutuhan 501 megawatt, atau surplus 410 megawatt. Sistem Barito yang melayani Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah memiliki kapasitas 1.151 megawatt untuk kebutuhan sekitar 1.000–1.085 megawatt, dengan surplus 66 megawatt.
WALHI juga mencatat 9,1 juta hektare wilayah daratan Kalimantan Tengah dikuasai izin ekstraktif yang meliputi perkebunan sawit, hutan tanaman industri, dan tambang. Organisasi ini menyampaikan lima desakan kepada pemerintah, di antaranya audit independen terhadap sistem kelistrikan, jaminan layanan listrik yang andal, reformasi tata kelola energi nasional, percepatan transisi energi terbarukan, serta pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tua digantikan sumber energi seperti PLTS dan mikrohidro komunitas.
