PALANGKA RAYA, TABALIEN.com – Sebanyak 137 titik panas (hotspot) terpantau tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah berdasarkan pemantauan Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut Palangka Raya pada Jumat (10/7/2026) siang. Kabupaten Kotawaringin Timur mencatat jumlah hotspot terbanyak, yakni 33 titik.
Lonjakan jumlah titik panas ini menjadi sinyal peringatan dini bagi seluruh pihak untuk memperketat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Meski tidak seluruh titik panas menunjukkan adanya kebakaran, kondisi ini dinilai berpotensi berkembang menjadi kebakaran apabila tidak segera diverifikasi di lapangan.
Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut Palangka Raya, Chandra Mukti Wijaya, mengatakan pemantauan hotspot dilakukan setiap hari sebagai bagian dari sistem peringatan dini menghadapi ancaman karhutla di Kalimantan Tengah.
“Dari hasil pemantauan hari ini terdapat 137 titik panas di wilayah Kalimantan Tengah. Data ini menjadi indikator yang harus diwaspadai bersama, terutama di daerah yang jumlah hotspot-nya cukup tinggi,” terangnya.
Setelah Kotawaringin Timur, posisi berikutnya ditempati Lamandau dengan 23 titik, Pulang Pisau 19 titik, Kapuas 17 titik, dan Sukamara 13 titik. Gunung Mas tercatat memiliki 8 titik panas, Kotawaringin Barat 7 titik, sementara Katingan dan Seruyan masing-masing 5 titik.
Barito Timur dan Barito Utara masing-masing mencatat 2 titik panas. Adapun Barito Selatan, Murung Raya, dan Kota Palangka Raya masing-masing tercatat satu titik panas.
Chandra menegaskan hotspot bukan berarti telah terjadi kebakaran, melainkan indikator awal yang harus segera diverifikasi tim di lapangan agar tidak berkembang menjadi karhutla yang lebih luas. “Hotspot belum tentu menunjukkan adanya kebakaran, tetapi menjadi sinyal awal yang perlu segera ditindaklanjuti melalui pengecekan lapangan oleh instansi terkait,” ujarnya.
Kondisi cuaca di Kalimantan Tengah saat ini masih didominasi cerah berawan hingga berawan. Peluang hujan ringan hingga sedang masih dapat terjadi secara lokal di sejumlah wilayah, bahkan berpotensi disertai petir dan angin kencang. Meski demikian, musim kemarau telah memasuki fase puncak sehingga risiko karhutla tetap tinggi.
Chandra mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan maupun membakar sampah karena dapat memicu kebakaran yang sulit dikendalikan dan menimbulkan kabut asap yang berdampak pada kesehatan serta aktivitas masyarakat. “Masyarakat diharapkan tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apa pun serta terus memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG sebagai langkah antisipasi terhadap potensi karhutla maupun cuaca ekstrem,” tegasnya.
Prediksi Kemarau Lebih Kering di 2026
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya menegaskan komitmen mendukung kesiapsiagaan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan karhutla melalui penguatan layanan informasi iklim dan cuaca berbasis data. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Karhutla yang diselenggarakan Kementerian Kehutanan di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani hadir bersama Plt. Deputi Bidang Meteorologi, Deputi Bidang Klimatologi Ardhasena Sopaheluwakan, serta Deputi Bidang Modifikasi Cuaca Tri Handoko Seto. Berdasarkan analisis terbaru, musim kemarau 2026 diprediksi berlangsung pada periode April hingga September dengan karakteristik lebih kering dari normal.
“Sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami sifat musim kemarau di bawah normal, sehingga curah hujan berada pada kategori rendah. Artinya, kondisi tahun ini akan lebih kering dibandingkan normal,” ujar Teuku Faisal.
Musim kemarau tahun ini juga diperkirakan datang lebih awal dan berdurasi lebih panjang. Terdapat pula potensi penguatan fenomena El Nino lemah hingga moderat pada semester kedua 2026 yang dapat meningkatkan risiko karhutla.
BMKG mencatat peningkatan signifikan jumlah hotspot sejak awal tahun. Hingga awal April 2026, jumlah hotspot telah mencapai lebih dari 1.600 titik, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menjelaskan dinamika iklim global, khususnya fenomena ENSO, menjadi faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut. “Pemanasan di wilayah Nino 3.4 berpotensi berkembang menjadi El Nino lemah hingga moderat, yang dapat menekan pembentukan awan hujan di Indonesia dan menyebabkan penurunan curah hujan,” jelasnya.
Ia menambahkan periode kritis potensi karhutla diperkirakan terjadi mulai Mei hingga September, dengan puncak pada Agustus hingga September, seiring meluasnya wilayah dengan curah hujan di bawah normal.
Operasi Modifikasi Cuaca dan Koordinasi Lintas Sektor
Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG menekankan pentingnya pemanfaatan informasi cuaca jangka pendek untuk mendukung mitigasi di lapangan. “Dalam sepekan ke depan masih terdapat potensi hujan di beberapa wilayah rawan, sehingga ini menjadi window of opportunity untuk pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca sebelum kondisi semakin kering,” ungkapnya.
BMKG terus memperkuat pemantauan hotspot secara real-time melalui data satelit yang diperbarui setiap lima menit, serta menyediakan sistem peringatan dini berbasis indeks kerawanan karhutla.
Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, menjelaskan operasi modifikasi cuaca (OMC) telah dilaksanakan di sejumlah wilayah prioritas, salah satunya Provinsi Riau sejak 28 Maret lalu. “Operasi modifikasi cuaca di Riau telah menghasilkan tambahan curah hujan yang signifikan, mencapai ratusan juta meter kubik, sebagai upaya pembasahan lahan untuk menekan potensi kebakaran,” jelasnya.
Ia menegaskan pendekatan penanganan karhutla saat ini lebih menitikberatkan pada langkah preventif melalui pembasahan lahan (rewetting) agar potensi karhutla dapat ditekan sejak dini.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dalam kesempatan yang sama, menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor serta kewaspadaan seluruh pihak, termasuk masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah terus mengoordinasikan penanganan karhutla secara terpadu, baik melalui forum formal maupun koordinasi lapangan, dengan melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta dukungan data BMKG.
“Keberhasilan pengendalian karhutla selama ini salah satunya ditentukan oleh koordinasi dan kolaborasi yang baik antara kementerian/lembaga, termasuk antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga kita berharap angka karhutla yang dari tahun ke tahun sudah terus membaik, tahun ini penurunan tersebut akan terus dipertahankan,” ujar Raja Juli.
Kepala BMKG turut menekankan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha, khususnya dalam pemanfaatan data tinggi muka air tanah gambut untuk meningkatkan akurasi intervensi di lapangan. Melalui dukungan data akurat dan penguatan operasi modifikasi cuaca, BMKG optimistis mitigasi karhutla 2026 dapat dilakukan lebih efektif dan terkoordinasi.
