PALANGKA RAYA, TABALIEN.com – Sekretaris Karang Taruna Kalimantan Tengah Freddy Simamora meminta PLN tidak hanya menyampaikan permintaan maaf atas pemadaman bergilir di wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah atau Kalselteng.
Freddy menilai masyarakat membutuhkan kompensasi serta keterbukaan informasi terkait penyebab gangguan listrik yang berdampak luas pada aktivitas warga.
“Dalam usaha harus fair. Saat ada keterlambatan pembayaran sanksi langsung diberikan. Maka saat pelayanan mengecewakan, PLN juga harus memberikan kompensasi kepada pelanggan,” kata Freddy dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/9).
Ia menyoroti hasil Rapat Dengar Pendapat atau RDP PLN dengan DPRD Kalsel. Menurut Freddy, manajemen PLN dalam rapat tersebut hanya menyampaikan permohonan maaf dengan alasan kendala teknis, tanpa menjelaskan secara rinci kondisi di lapangan.
Freddy mengatakan publik berhak mengetahui kondisi sebenarnya. Jika gangguan terjadi di pembangkit, PLN diminta menunjukkan bukti visual mengenai kondisi saat rusak hingga perkembangan perbaikan harian.
“Jika memang ada kendala di pembangkit, PLN punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya kepada publik. Tunjukkan secara visual, baik kondisi saat rusak maupun progress perbaikan dari hari ke hari, agar masyarakat tidak hanya berpasrah menunggu keajaiban yang entah kapan datangnya,” tegasnya.
Freddy juga meminta manajemen PLN menjadikan persoalan pelayanan tersebut sebagai momentum evaluasi menyeluruh, mulai dari tingkat bawah hingga pimpinan tertinggi.
“Jangan sampai pelayanan mengecewakan tapi petinggi PLN tetap dapat gaji dan bonus. Potong gaji perlu diterapkan jika kinerja tidak sesuai,” pungkasnya.
Pemadaman bergilir di Kalselteng belakangan ini dikeluhkan berdampak luas pada sektor usaha, pendidikan, hingga layanan kesehatan masyarakat.
