Jalan Rusak Kapuas Disorot, Pemkab Diminta Percepat Perbaikan
KUALA KAPUAS, TABALIEN.com – Kondisi jalan rusak Kapuas di sejumlah kecamatan menjadi perhatian, seiring dorongan agar Pemerintah Kabupaten Kapuas mempercepat penanganan infrastruktur dasar. Permasalahan ini mencuat di tengah rencana pembangunan jalan lintas kecamatan hingga 2028.
Sejumlah ruas dilaporkan mengalami kerusakan cukup berat dan berdampak pada aktivitas warga. Di Kecamatan Dadahup, jalan di Desa Menteng Karya dan Dadahup Raya G2 berlumpur dan sulit dilalui. Kondisi serupa terjadi di Kecamatan Bataguh dan Kapuas Murung, termasuk ruas menuju Desa Sei Jangkit dan Teluk Palinget.
Kerusakan jalan tersebut memengaruhi akses pendidikan, distribusi barang, serta mobilitas harian masyarakat. Beberapa titik bahkan dilaporkan mengalami kerusakan selama bertahun-tahun tanpa penanganan optimal.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Kapuas tengah mendorong pembangunan koridor jalan lintas kecamatan dari wilayah pesisir hingga pedalaman. Jalur ini dirancang untuk meningkatkan konektivitas dan memangkas waktu tempuh perjalanan.
Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno menyebut pembangunan tersebut tetap berjalan sesuai rencana. “Target 2028 jalur ini sudah fungsional sehingga masyarakat tidak perlu memutar lewat daerah lain,” ujar Wiyatno, Senin, 4 Mei 2026.
Ia menegaskan penanganan jalan rusak Kapuas akan tetap dilakukan secara bertahap sesuai prioritas anggaran daerah. “Penanganan jalan rusak tetap menjadi perhatian dan dilakukan bertahap sesuai kemampuan anggaran,” kata Wiyatno.
Sebelumnya, Wiyatno bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Kapuas meninjau langsung sejumlah ruas jalan rusak di Kecamatan Kapuas Kuala dan Bataguh pada Minggu, 15 Maret 2026. Peninjauan mencakup akses menuju feri Lupak, Desa Terusan Mulya, serta jalan menuju Pelabuhan Batanjung.
Pemerintah daerah juga membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta untuk perawatan jalan, termasuk ruas sepanjang delapan kilometer menuju Pelabuhan Batanjung.
Program pembangunan infrastruktur jalan Kapuas telah dimulai sejak 2025 dengan peningkatan jalan perkotaan dan penerangan. Namun, percepatan perbaikan jalan rusak dinilai penting agar manfaat pembangunan dapat dirasakan merata oleh masyarakat.
Ke depan, realisasi pembangunan dan perbaikan jalan akan bergantung pada pengelolaan anggaran serta penentuan skala prioritas oleh pemerintah daerah.
