Pengadaan Lift Rumah Jabatan Bupati Barito Utara Disorot Forum Kalimantan Membangun
PALANGKA RAYA, TABALIEN.com – Rencana pengadaan lift rumah jabatan Barito Utara dengan pagu anggaran Rp1,5 miliar pada Tahun Anggaran 2026 mendapat sorotan dari kalangan masyarakat sipil. Proyek tersebut berkaitan dengan fasilitas di Rumah Jabatan Bupati Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah.
Sorotan datang dari Ketua Forum Kalimantan Membangun, Supriyadi Natae. Ia menilai Pemerintah Kabupaten Barito Utara perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai urgensi proyek tersebut.
Menurut Supriyadi, penggunaan anggaran daerah harus mempertimbangkan prioritas kebutuhan masyarakat. Hal itu menjadi penting, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah.
“Setiap penggunaan uang rakyat harus didasarkan pada kebutuhan yang benar-benar prioritas. Ketika muncul proyek lift di rumah jabatan dengan nilai Rp1,5 miliar, publik tentu bertanya mengenai urgensinya,” ujar Supriyadi Natae, Rabu, 29 April 2026, dilansir dari SeputarKalimantan.id
Ia menilai pemerintah daerah sebaiknya memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program tersebut antara lain pembangunan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, fasilitas rumah jabatan memang dapat diperbaiki apabila diperlukan. Namun tingkat kebutuhan harus menjadi pertimbangan utama sebelum anggaran dialokasikan.
“Jika tidak mendesak, sebaiknya anggaran dialihkan ke sektor yang manfaatnya lebih langsung dirasakan masyarakat,” kata Supriyadi.
Selain itu, ia menekankan pentingnya transparansi pemerintah daerah terkait rencana pengadaan lift rumah jabatan Barito Utara. Pemerintah diminta membuka informasi mengenai rincian pekerjaan, spesifikasi lift, serta dasar perhitungan anggaran.
“Jika ada alasan teknis seperti keamanan bangunan atau kebutuhan aksesibilitas tertentu, pemerintah perlu menyampaikan secara jelas kepada publik,” ujarnya.
Supriyadi juga menyebut proyek yang berkaitan dengan fasilitas pejabat publik kerap menjadi perhatian masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi kebijakan dan akuntabilitas penggunaan anggaran perlu disampaikan secara terbuka.
Forum Kalimantan Membangun turut mendorong lembaga pengawas internal pemerintah memastikan proses pengadaan berjalan sesuai aturan. Pengawasan tersebut mencakup aspek transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan APBD.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Barito Utara belum memberikan keterangan resmi terkait urgensi proyek lift rumah jabatan Barito Utara. Media ini membuka ruang klarifikasi kepada pemerintah daerah agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap berimbang.
