Rakor Transportasi Nasional, Bupati Seruyan Bahas SDM
JAKARTA, TABALIEN.com – Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi yang digelar di Jakarta, Selasa (07/04/2026), guna membahas penguatan kinerja pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur di sektor transportasi.
Rakor tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk memetakan solusi atas persoalan transportasi daerah, khususnya terkait keterbatasan fiskal serta kebutuhan tenaga profesional yang mampu beradaptasi dengan dinamika wilayah.
Dalam forum itu terungkap, sebagian besar pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan layanan angkutan umum.
Salah satu kendala utama, keterbatasan kemampuan anggaran daerah untuk membiayai operasional transportasi publik secara mandiri.
“Masih banyak persoalan yang perlu kita selesaikan bersama, terutama terkait dukungan pembiayaan layanan angkutan umum di daerah,” ujar salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut.
Forum juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna mengatasi keterbatasan pembiayaan dan memperkuat pengelolaan transportasi publik di daerah.
Selain aspek pendanaan, rakor menyoroti perlunya perubahan paradigma aparatur pemerintah dalam mengelola layanan publik.
Aparatur pemerintah didorong memiliki pola pikir kewirausahaan agar pengelolaan transportasi publik tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“Kita dituntut tidak hanya menjadi birokrat, tetapi juga memiliki pola pikir entrepreneurship agar mampu mengelola layanan angkutan umum sebagai kewajiban pelayanan publik yang memberikan nilai tambah,” ujar salah satu peserta rapat.
Dalam perencanaan aparatur, pemerintah juga menetapkan arah kebijakan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) periode 2025–2029 dengan tetap memprioritaskan sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Namun, sektor strategis lain seperti transportasi, energi, dan infrastruktur tetap memperoleh porsi pemenuhan SDM yang proporsional untuk mendukung investasi dan pembangunan berkelanjutan.
Penguatan SDM profesional di sektor transportasi dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kualitas SDM menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan yang kita susun harus mampu mendorong peningkatan pelayanan publik yang lebih baik,” pungkas perwakilan forum tersebut.
