Dilema UMKM di Tengah Lonjakan Harga Plastik: Naikkan Harga atau Kurangi Isi?
Kenaikan harga plastik mungkin terdengar seperti persoalan industri biasa. Namun bagi pelaku UMKM, terutama usaha makanan dan minuman, lonjakan harga itu bisa menjadi penentu: bertahan hidup atau perlahan kehilangan pelanggan.
Sejak April 2026, harga berbagai jenis plastik seperti HDPE, PE, dan PP dilaporkan naik hingga 40–100 persen. Konflik geopolitik di Timur Tengah yang mengganggu jalur perdagangan minyak di Selat Hormuz ikut mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia. Dampaknya merembet hingga ke industri petrokimia, termasuk bahan baku plastik yang digunakan hampir seluruh sektor usaha kecil di Indonesia.
Bagi perusahaan besar, kenaikan biaya mungkin masih dapat diserap melalui efisiensi skala produksi. Namun bagi UMKM, kenaikan harga plastik langsung menghantam biaya operasional harian. Plastik bukan sekadar pembungkus; ia adalah bagian penting dari distribusi, penyimpanan, dan kualitas produk.
Sektor makanan dan minuman menjadi salah satu yang paling terpukul. Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) bahkan menyebut kontribusi kemasan terhadap harga pokok produksi bisa mencapai 25 persen. Artinya, ketika harga kemasan melonjak, margin keuntungan UMKM ikut tergerus.
Dalam situasi seperti ini, pelaku usaha kecil menghadapi pilihan yang serba sulit: menaikkan harga jual dan berisiko kehilangan pelanggan, atau mempertahankan harga dengan mengurangi isi produk.
Fenomena itu kini makin sering terlihat. Penjual kerupuk mulai mengurangi jumlah isi kemasan. Minuman kemasan mengecil tanpa perubahan harga. Strategi ini dikenal sebagai shrinkflation—ukuran produk menyusut, tetapi harga tetap sama. Secara bisnis, langkah tersebut mungkin rasional. Namun dari sisi konsumen, ini menunjukkan daya tahan ekonomi masyarakat yang terus melemah.
Masalahnya, UMKM tidak punya banyak ruang untuk bermanuver. Ketika harga minyak goreng, bahan baku makanan, dan kemasan naik bersamaan, mereka terjepit di antara biaya produksi dan daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya.
Pengalaman pelaku usaha minuman “Nyess Drink” menggambarkan situasi itu secara nyata. Harga cup plastik yang sebelumnya sekitar Rp19.000 melonjak menjadi Rp27.000 per slop. Akibatnya, harga jual minuman terpaksa naik sekitar Rp2.000 per cup. Kenaikan yang tampak kecil bagi konsumen itu sebenarnya menjadi pertaruhan besar bagi usaha berskala mikro.
Di titik inilah persoalan mendasar Indonesia terlihat jelas: industri nasional masih sangat bergantung pada bahan baku impor. Ketika rantai pasok global terganggu atau harga minyak dunia naik, UMKM di dalam negeri menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya. Mereka tidak memiliki modal besar, cadangan produksi, maupun kemampuan negosiasi seperti perusahaan besar.
Ironisnya, solusi alternatif belum benar-benar mudah dijangkau. Kemasan ramah lingkungan seperti cassava bag, besek bambu, daun pisang, atau kemasan kertas memang mulai diperkenalkan. Namun harganya masih relatif mahal dan distribusinya belum merata. Akibatnya, pilihan “ramah lingkungan” sering kali hanya realistis bagi bisnis menengah ke atas, bukan bagi UMKM kecil yang setiap rupiahnya menentukan keberlangsungan usaha.
Karena itu, persoalan ini tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pelaku usaha. Negara perlu hadir lebih konkret, bukan sekadar mendorong kampanye pengurangan plastik. Pemerintah dapat memberikan subsidi kemasan bagi UMKM, memperkuat industri bahan baku lokal, hingga memberi insentif bagi pelaku usaha yang mulai beralih ke kemasan alternatif.
Di saat yang sama, masyarakat juga memiliki peran penting. Membawa tas belanja sendiri atau menggunakan wadah pribadi untuk membeli makanan mungkin terdengar sederhana, tetapi kebiasaan kecil semacam itu dapat mengurangi ketergantungan terhadap plastik sekali pakai sekaligus menekan biaya tambahan bagi pelaku usaha.
Pada akhirnya, kenaikan harga plastik bukan hanya soal kemasan. Ini adalah cermin rapuhnya ketahanan UMKM kita di tengah gejolak ekonomi global. Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa solusi jangka panjang, bukan hanya pelaku usaha kecil yang tertekan, tetapi juga masyarakat luas yang harus menghadapi harga kebutuhan sehari-hari yang semakin mahal.
Dan ketika UMKM mulai kesulitan bertahan, yang terancam bukan sekadar produk di etalase—melainkan denyut ekonomi rakyat itu sendiri.
Nisa Nur Azkiya
Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangkaraya. Lahir di Palangka Raya pada 22 Mei 2007, ia memiliki ketertarikan pada isu ekonomi makro, UMKM, dan dinamika sosial-ekonomi masyarakat.muda.
www.tabalien.com
