Simbol Bendera One Piece dan Aktivisme Sosial
TABALIEN.com – Bendera dari anime One Piece yang ramai digunakan warganet akhir-akhir ini dinilai sebagai bentuk simbolik dari aktivisme sosial. Pandangan ini disampaikan oleh Fajar Junaedi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), pada Senin (4/8).
Fajar, yang akrab disapa Fajarjun, menjelaskan bahwa One Piece memiliki beragam elemen semiotika yang sarat makna. “One Piece adalah manga shōnen yang mengusung tema kerja keras, kemenangan, dan persahabatan. Karakter dalam serial ini merepresentasikan nilai-nilai tersebut, sementara musuh menjadi oposisi biner, menciptakan pertempuran ideologis dalam teks budaya populer,” ungkapnya.
Menurut Fajarjun, elemen visual dalam One Piece seperti desain karakter, kostum, dan properti, turut memperkuat pesan cerita dan mewakili nilai-nilai budaya. Representasi ini, katanya, merupakan bagian dari secondary signification, yakni makna tambahan yang muncul dari desain karakter yang mewakili konflik sosial dan nilai-nilai ideologis tertentu.
Ia mengutip penelitian Thomas Zoth (2011) dalam The Politics of One Piece: Political Critique in Oda’s Water Seven. Dalam studi itu, alur Water Seven menggambarkan ketegangan antara individu dan negara, khususnya terkait isu keamanan nasional. “Narasi tersebut menyiratkan bahwa mengorbankan hak individu demi keamanan tidak dapat dibenarkan. Ini menunjukkan sikap kritis terhadap kebijakan politik,” jelasnya.
Penggunaan bendera One Piece sebagai simbol dalam media sosial, menurut Fajarjun, menandakan bentuk resistensi digital yang dilakukan masyarakat. “Dalam konteks Indonesia saat ini, bendera tersebut bisa dimaknai sebagai simbol identitas kelompok yang menyuarakan ketidakpuasan sosial,” katanya.
Ia juga mengaitkan fenomena ini dengan teori sosiolog Alberto Melucci, yang menyatakan bahwa gerakan sosial membutuhkan simbol pemersatu. “Bendera menjadi penanda identitas yang memberi individu rasa keterlibatan dalam gerakan digital. Ini tampak dari penggunaan bendera One Piece di profil media sosial, unggahan, hingga diskusi daring,” terangnya.
Fajarjun menutup dengan menyoroti bahwa ketika media massa mulai mengangkat isu ini, komentar dari pejabat sering kali justru memperkeruh suasana. “Reaksi yang tidak memahami konteks budaya populer bisa menjadi kontraproduktif bagi pemerintah sendiri,” ujarnya.
