Plt Sekda Kalteng: Program Rp547 Miliar Bukan Bansos, tapi Pasar Penyeimbang
PALANGKA RAYA, TABALIEN.com – Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah, Katma F Dirun membantah tudingan adanya penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) senilai Rp547,89 miliar yang dikaitkan dengan Pilkada 2024.
“Program tersebut bukan bantuan sosial, melainkan pasar penyeimbang yang bertujuan untuk pengendalian inflasi. Tidak ada hubungannya dengan pilkada,” tegas Katma saat dikonfirmasi di Palangka Raya, Senin (18/11/2024).
Bantahan ini muncul di tengah setelah puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bersatu Selamatkan Dana APBD menggelar aksi di kantor DPRD Kalteng. Para pengunjuk rasa mendesak KPK dan Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi Gubernur Kalteng.
“Kami meminta KPK dan Kejaksaan Agung memproses dan menangkap Gubernur yang menghabiskan dana APBD,” kata Ketua Aliansi, Yanto, di kantor DPRD Kalteng.
Aliansi tersebut mempertanyakan sejumlah program menjelang Pilkada 2024, termasuk program beasiswa TABE senilai Rp98,34 miliar untuk 13.113 mahasiswa yang mensyaratkan rekomendasi dari Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng.
Mereka juga mengkritisi berbagai program lain seperti 1.000 paket ibadah gratis ke Mekkah dan Yerusalem, event balap sepeda UCI senilai Rp20 miliar, hibah pembangunan gedung Kejaksaan Tinggi, dan dana hibah Rp50 miliar untuk KONI Kalteng.
Sebelumnya, tiga warga – Sukarlan F Doemas, M Roshid Ridho, dan Rahmadi G Lentam – telah melaporkan kasus ini ke KPK pada 7 November 2024. Mereka mempertanyakan tiga skema program yang mencakup bantuan uang non tunai Rp187,31 miliar, bantuan barang Rp317,35 miliar, dan bantuan pangan Rp43,22 miliar.
Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Ketua Sementara DPRD Kalteng Arton S Dohong menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah. “DPRD bukan lembaga eksekutor. Tuntutan ini akan kami serahkan ke pemerintah,” ujarnya.
Arton menambahkan bahwa program-program tersebut merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi melalui pasar murah, sejalan dengan pernyataan Plt Sekda. “Ada beberapa kegiatan di dalamnya, tidak hanya berupa bantuan sosial semata,” jelasnya.
