Krisis BBM, Massa Segel Pertamina Patra Niaga di Palangka Raya
PALANGKA RAYA, TABALIEN.com – Antrean BBM Palangka Raya kembali memicu aksi protes setelah Aliansi Masyarakat Kalteng Bergerak menyegel Kantor Pertamina Patra Niaga Kalimantan Tengah, Jumat, 08 Mei 2026. Aksi dilakukan sebagai bentuk keberatan atas kelangkaan bahan bakar di sejumlah SPBU di Palangka Raya dan sekitarnya.
Penyegelan dilakukan dengan pemasangan spanduk bertuliskan “Kantor Ini Disegel Masyarakat. BBM Langka” di area kantor Pertamina Patra Niaga Kalteng. Massa aksi menilai kondisi Antrean BBM Palangka Raya telah mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
Koordinator aksi, Afan Safrian, menyebut penyegelan akan berlangsung sementara selama tiga hari sebagai bentuk tekanan kepada pihak terkait. Ia menilai Antrean BBM Palangka Raya berdampak langsung pada pendapatan masyarakat, khususnya pengemudi ojek online.
“Apakah mereka mau bertanggung jawab atas pendapatan ojol yang berkurang. Mereka mengantre sampai empat jam lebih. Jika kondisi normal, mereka bisa menghasilkan lebih banyak,” ujar Afan, Jumat, 08 Mei 2026.
Ia juga menyoroti dampak lanjutan dari kondisi tersebut terhadap harga kebutuhan pokok di pasar. Menurutnya, distribusi barang ikut terhambat akibat Antrean BBM Palangka Raya yang terjadi di sejumlah titik SPBU.
Afan mengajak masyarakat yang terdampak untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. Ia menegaskan aksi ini merupakan bentuk dorongan agar ada tindak lanjut dari pihak Pertamina.
“Semua orang berhak berbicara, semua orang berhak bersuara,” katanya.
Dalam aksi tersebut, massa juga meminta pertemuan langsung dengan pimpinan Pertamina Patra Niaga Kalimantan Tengah di hadapan publik. Mereka menolak dialog tertutup karena dinilai tidak transparan.
Hingga aksi berlangsung, tidak ada perwakilan Pertamina Patra Niaga yang menemui massa di lokasi. Kondisi ini membuat aksi penyegelan tetap dilanjutkan sebagai bentuk tekanan terhadap perusahaan.
Afan menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan Antrean BBM Palangka Raya hingga ada langkah konkret dari pihak terkait. Ia menyebut penyegelan akan tetap dilakukan sampai terdapat tindak lanjut yang jelas.
Peristiwa ini menambah sorotan publik terhadap distribusi bahan bakar di Kalimantan Tengah. Pemerintah daerah dan Pertamina Patra Niaga Kalteng diharapkan segera memberikan penjelasan dan solusi atas kondisi tersebut agar tidak berdampak lebih luas pada aktivitas ekonomi masyarakat.
