KUALA KURUN, TABALIEN.com – DPRD Kabupaten Gunung Mas mendesak Pemerintah Kabupaten Gunung Mas bergerak lebih cepat membenahi persoalan yang langsung dirasakan masyarakat. Sejumlah catatan strategis disampaikan legislatif, mulai dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), jalan rusak, jembatan putus, kondisi sekolah yang memprihatinkan, hingga layanan kesehatan.
Legislatif menegaskan rekomendasi anggaran tersebut tidak boleh hanya menjadi tumpukan dokumen tanpa realisasi di lapangan.
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gunung Mas, Herbert Y Asin, menyatakan peningkatan PAD bukan semata tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah. Ia menekankan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus ikut berperan aktif menggali potensi pendapatan sesuai bidang masing-masing.
“Kami mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk berinovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Upaya peningkatan pendapatan tidak dapat hanya dibebankan kepada Badan Pendapatan, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh Organisasi Perangkat Daerah,” tegas Herbert, belum lama ini.
DPRD juga memberi perhatian serius pada pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) diminta tidak mengabaikan pekerjaan mendesak, terutama perbaikan jembatan yang putus, tambal sulam jalan di dalam Kota Kuala Kurun, serta ruas Jalan Kurun–Pilang Munduk yang menjadi jalur vital masyarakat.
Di sektor pendidikan, DPRD mengingatkan pemerintah agar tidak menunda penanganan ruang kelas yang mengalami kerusakan berat. Herbert menyebut keselamatan siswa harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
“Ruang kelas yang mengalami kerusakan berat dan membahayakan keselamatan siswa harus menjadi prioritas utama dalam APBD Tahun Anggaran ini,” ujarnya.
Pada sektor kesehatan, DPRD mendukung percepatan peningkatan status Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Langkah ini dinilai penting agar pelayanan kesehatan menjadi lebih fleksibel, efektif, dan berkualitas.
DPRD turut meminta pemerintah daerah menyiapkan skema pembiayaan khusus bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tertentu namun tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.
“Untuk kasus kesehatan tertentu yang tidak ditanggung BPJS, perlu disiapkan skema pendanaan dari pemerintah daerah agar masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan yang memadai,” katanya.
Herbert menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia para guru sebagai bagian dari upaya menyukseskan Program Tambun Bungai Cerdas. Dinas Sosial juga diminta lebih agresif menyosialisasikan berbagai program pemerintah pusat yang telah masuk ke Kabupaten Gunung Mas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
DPRD menilai keberhasilan sebuah program tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang digelontorkan. Sejauh mana program tersebut memberikan dampak nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dinilai jauh lebih penting.
