Pemko Palangka Raya Perketat Perjalanan Dinas OPD
PALANGKA RAYA, TABALIEN.com – Pemerintah Kota Palangka Raya memperketat kebijakan Perjalanan Dinas OPD setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi pada Sabtu, 18 April 2026. Kebijakan ini bertujuan mengoptimalkan penggunaan anggaran sekaligus memastikan perjalanan dinas hanya dilakukan untuk kegiatan prioritas.
Instruksi tersebut disampaikan Wali Kota Palangka Raya kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Perjalanan dinas tetap diperbolehkan, namun harus bersifat mendesak dan memiliki manfaat langsung bagi daerah.
Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini mengatakan kegiatan yang berkaitan dengan koordinasi dan konsultasi penting tetap dapat dilaksanakan.
“Perjalanan dinas ini Pak Wali sudah menginstruksikan kepada seluruh OPD agar kegiatan yang benar-benar mendesak tetap dilaksanakan, terutama yang berkaitan dengan konsultasi dan koordinasi yang memberikan manfaat bagi kota,” ujar Achmad Zaini, Selasa, 21 April 2026.
Namun, kegiatan yang tidak mendesak diminta untuk ditunda sementara atau dilakukan secara daring. Pemerintah daerah mendorong pemanfaatan teknologi komunikasi untuk mengurangi mobilitas yang tidak prioritas.
“Jika hanya konsultasi yang tidak memberikan dampak langsung, sebaiknya ditunda dulu atau dilaksanakan melalui pertemuan daring,” ujar Achmad Zaini, Selasa, 21 April 2026.
Selain faktor efisiensi anggaran, pelaksanaan Perjalanan Dinas OPD juga menghadapi kendala teknis. Salah satunya keterbatasan tiket pesawat menuju Kota Palangka Raya.
Menurut Achmad Zaini, kondisi tersebut membuat mobilitas aparatur sipil negara (ASN) tidak selalu berjalan lancar, terutama untuk perjalanan kembali ke Palangka Raya.
“Kalau kita lihat sekarang maskapai cukup terbatas masuk ke Palangka Raya. Untuk berangkat mungkin lebih mudah, tetapi kembali ke kota ini tiketnya cukup sulit didapat,” jelas Achmad Zaini, Selasa, 21 April 2026.
Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Perhubungan terus berkoordinasi dengan pihak bandara dan maskapai. Langkah ini dilakukan untuk mencari solusi atas keterbatasan penerbangan yang tersedia.
Koordinasi tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran mobilitas ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan sekaligus menjaga efektivitas kebijakan Perjalanan Dinas OPD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
