Kemen PU Siapkan Rp2,9 Triliun untuk Inpres Jalan Daerah
JAKARTA, TABALIEN.com – Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan anggaran Rp2,9 triliun untuk Inpres Jalan Daerah tahun 2026. Program itu diarahkan untuk menangani jalan daerah dan jembatan di sejumlah wilayah.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan pagu tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI. Rapat berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Juni 2026.
“Untuk penanganan jalan daerah, pagunya sebesar Rp2,9 triliun dengan realisasi fisik 75,1 persen dan keuangan 59,49 persen,” kata Dody, Selasa, 2 Juni 2026.
Program Inpres Jalan Daerah dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025. Aturan itu mengatur percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
Melalui program tersebut, pemerintah menargetkan penanganan jalan daerah sepanjang 408,57 kilometer. Pemerintah juga menargetkan penanganan jembatan sepanjang 375,88 meter.
Alokasi ini menjadi perhatian karena jalan rusak masih menjadi keluhan masyarakat di berbagai daerah. Kerusakan jalan berdampak pada mobilitas warga, distribusi barang, biaya logistik, dan keselamatan pengguna jalan.
Di sejumlah wilayah, kerusakan jalan juga memunculkan perdebatan soal kewenangan. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kerap memiliki tanggung jawab berbeda sesuai status jalan.
Bagi masyarakat, perdebatan status jalan tidak selalu menjawab kebutuhan mendesak di lapangan. Akses utama tetap harus dapat dilalui dengan aman dan lancar.
Selain Inpres Jalan Daerah, Kementerian PU juga menyiapkan anggaran untuk beberapa program berbasis instruksi presiden pada 2026. Inpres Irigasi mendapat alokasi Rp350 miliar untuk layanan lahan seluas 19.760 hektare.
Kementerian PU juga menjalankan Inpres Revitalisasi Madrasah dengan anggaran Rp2,48 triliun. Program itu diarahkan untuk perbaikan 856 unit madrasah.
Untuk Inpres Pembangunan Sekolah Rakyat, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp19,95 triliun. Pemerintah menargetkan pembangunan 100 unit Sekolah Rakyat.
Kementerian PU juga mengalokasikan Rp3,23 triliun untuk kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional. Program itu mencakup pembukaan akses jalan, pengendalian banjir, dan pembangunan jaringan irigasi.
Secara keseluruhan, realisasi keuangan Kementerian PU mencapai Rp33,49 triliun hingga akhir Mei 2026. Angka itu setara 31,39 persen dari pagu anggaran Rp106,71 triliun.
Perbaikan jalan daerah menjadi penting karena berkaitan langsung dengan konektivitas ekonomi. Jalan yang baik dapat mempercepat distribusi barang, menekan biaya logistik, dan mendukung aktivitas masyarakat.
Publik kini menunggu pelaksanaan program tersebut di lapangan. Terutama pada ruas-ruas yang selama ini dikeluhkan warga karena rusak dan belum mendapat penanganan memadai.
