Harga BBM Mahal: Distribusi atau Karena Gelapnya Pengawasan?
Harga BBM di Palangka Raya bukan sekadar angka di papan SPBU. Ia adalah harga beras di pasar, ongkos angkot, biaya kapal klotok, sampai harga nasi bungkus di warung pinggir jalan. Karena itu, ketika Dexlite disebut mencapai Rp24.150 per liter, publik wajar bertanya: ini harga yang memang tak terhindarkan, atau tanda bahwa rantai distribusi kita sedang bermasalah?
Warga Palangka Raya tidak menolak membayar lebih mahal jika alasannya jelas. Kalimantan memang tidak bisa disamakan begitu saja dengan Jawa. Jarak dari kilang, biaya angkut, kondisi jalan, distribusi lewat sungai, dan risiko logistik tentu memengaruhi harga. Namun, yang menjadi persoalan adalah selisih yang terlalu lebar dan penjelasan yang terlalu samar.
Jika harga Dexlite di Jawa berada di kisaran Rp14.200 per liter, sementara di Palangka Raya mencapai Rp24.150 per liter, selisihnya sekitar 70 persen. Pertamax Turbo pun disebut berada di angka Rp19.850 per liter, jauh di atas harga acuan Jawa. Angka sebesar ini tidak cukup dijawab dengan kalimat umum bahwa “biaya distribusi Kalimantan memang mahal”. Publik membutuhkan rincian: berapa komponen pajak, berapa ongkos angkut, berapa margin resmi, dan apakah ada biaya lain yang membuat harga membengkak.
Di sinilah transparansi menjadi soal pokok. Pemerintah daerah, Pertamina, BPH Migas, dan pengelola SPBU perlu menjelaskan apakah harga tersebut merupakan harga resmi di SPBU atau harga di tingkat pengecer setelah BBM berpindah tangan. Perbedaan ini penting. Jika Rp24.150 per liter adalah harga resmi di papan SPBU, maka struktur harganya harus dibuka. Jika itu harga pengecer, maka masalahnya bergeser ke pengawasan distribusi dan praktik penimbunan.
Keresahan masyarakat juga tidak muncul dari ruang kosong. Antrean panjang BBM subsidi, dugaan pelangsiran, penggunaan jeriken, dan tangki modifikasi telah lama menjadi keluhan di banyak daerah. Ketika pengawasan di SPBU lemah, pasokan sebanyak apa pun tidak otomatis sampai kepada warga yang berhak. Subsidi yang seharusnya membantu sopir angkot, nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil justru berisiko bocor ke tangan spekulan.
Pertalite mungkin masih berada di angka Rp10.000 per liter. Namun, pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah stoknya mudah diakses? Jika masyarakat harus mengantre berjam-jam, maka harga murah di atas kertas tidak banyak berarti. Pada saat yang sama, kendaraan distribusi barang, angkutan umum, dan aktivitas ekonomi harian tetap membutuhkan BBM. Ketika mereka beralih ke BBM nonsubsidi yang jauh lebih mahal, biaya operasional naik, lalu harga barang kebutuhan pokok ikut terdorong.
Langkah pemerintah daerah menggelar rapat koordinasi untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM patut diapresiasi. Pengawasan langsung ke SPBU, pemanfaatan GPS, dokumentasi lapangan, pengaturan pola distribusi, dan pemisahan waktu pelayanan antara BBM subsidi dan nonsubsidi adalah langkah yang masuk akal. Namun, teknologi hanya akan menjadi pajangan jika tidak disertai keberanian menindak.
Pengawasan tidak boleh berhenti pada imbauan. SPBU yang terbukti memfasilitasi pelangsiran harus diberi sanksi tegas, termasuk pencabutan izin bila pelanggarannya berat. Aparat pengawas juga harus membuka kanal pengaduan publik yang mudah diakses dan benar-benar ditindaklanjuti. Tanpa itu, warga hanya akan mendengar janji, sementara antrean tetap panjang dan harga tetap menekan dompet.
Pada akhirnya, isu BBM di Palangka Raya bukan hanya soal mahal atau murah. Ini soal keadilan informasi. Warga berhak tahu mengapa mereka membayar lebih mahal daripada saudara mereka di pulau lain. Warga juga berhak memastikan bahwa selisih harga itu lahir dari biaya logistik yang sah, bukan dari rantai distribusi yang bocor.
Karena itu, pemerintah daerah bersama Pertamina dan lembaga pengawas perlu segera memublikasikan audit harga BBM di Palangka Raya secara terbuka. Jelaskan komponen harga dari hulu ke hilir. Tindak pelangsir. Awasi SPBU. Pastikan subsidi sampai kepada yang berhak.
Kepercayaan publik tidak lahir dari rapat koordinasi, tetapi dari harga yang dapat dijelaskan dan distribusi yang dapat diawasi. Bila pemerintah ingin menjaga stabilitas ekonomi Bumi Tambun Bungai, langkah pertamanya sederhana: buka struktur harga, tutup celah permainan.
Theresia Syafitri Gurning
Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya. Ia lahir di Bekasi pada 14 Oktober 2006 dan memiliki perhatian pada isu ekonomi daerah, transparansi kebijakan publik, serta dampak harga energi terhadap kehidupan masyarakat.
www.tabalien.com
