Pemilik Along Space Soroti Dampak Kenaikan Pertamax
PALANGKA RAYA, TABALIEN.com – Kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dinilai dapat menambah tekanan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
Praktisi UMKM sekaligus pemilik bisnis food and beverage Along Space asal Kalimantan Tengah, Muhammad Asary, mengatakan kenaikan harga BBM nonsubsidi dapat berdampak ke biaya usaha harian.
Menurut Asary, dampak tersebut tidak hanya terasa pada biaya pengisian bahan bakar. Kenaikan harga energi juga dapat memengaruhi distribusi barang, belanja bahan baku, mobilitas karyawan, hingga pengiriman produk.
“Bagi UMKM, kenaikan BBM itu bukan sekadar angka di SPBU. Dampaknya bisa masuk ke biaya antar barang, belanja bahan baku, distribusi produk, sampai ongkos operasional harian,” kata Asary, Rabu, 10 Juni 2026.
Sektor F&B Dinilai Sensitif terhadap Kenaikan Biaya
Asary menilai sektor F&B termasuk bidang usaha yang sensitif terhadap kenaikan biaya. Pelaku usaha harus menjaga harga jual tetap kompetitif, sementara biaya bahan baku, logistik, dan operasional terus bergerak naik.
Ia menyebut pelaku UMKM tidak selalu memiliki ruang besar untuk menaikkan harga jual. Jika harga dinaikkan, risiko kehilangan pembeli bisa meningkat. Namun jika harga tetap dipertahankan, margin keuntungan akan semakin tipis.
“Masalahnya, UMKM tidak selalu bisa langsung menaikkan harga. Kalau harga dinaikkan, pembeli bisa berkurang. Kalau tidak dinaikkan, keuntungan makin kecil. Jadi pelaku usaha kecil berada dalam posisi yang sangat sulit,” ujarnya.
Kenaikan Pertamax juga dinilai dapat memengaruhi ekosistem usaha kecil secara tidak langsung. Biaya pengiriman bahan baku, pembelian kebutuhan operasional, dan mobilitas layanan dapat ikut naik.
Asary mengatakan kondisi itu berpotensi memperberat UMKM yang baru mulai pulih dari tekanan ekonomi. Dampak paling terasa dapat dialami usaha kuliner, perdagangan kecil, jasa antar, dan usaha rumahan yang bergantung pada perputaran harian.
“UMKM itu banyak yang hidup dari perputaran harian. Ketika biaya transportasi naik sedikit saja, dampaknya bisa terasa ke modal kerja. Apalagi kalau bahan baku juga ikut naik karena biaya distribusi meningkat,” kata Asary.
Pemerintah Diminta Siapkan Mitigasi untuk UMKM
Asary meminta pemerintah membaca dampak kenaikan BBM secara lebih luas. Menurutnya, kebijakan harga energi tidak cukup dilihat dari status Pertamax sebagai BBM nonsubsidi.
Ia menilai kenaikan harga Pertamax dapat memicu penyesuaian biaya pada sektor jasa dan distribusi. Jika tidak diantisipasi, beban itu berpotensi diteruskan kepada konsumen.
“Efeknya bisa berantai. Dari ongkos kirim naik, bahan baku naik, lalu harga jual ikut naik. Kalau daya beli masyarakat sedang lemah, UMKM yang paling dulu merasakan dampaknya,” ujarnya.
Asary mendorong pemerintah menyiapkan langkah mitigasi bagi pelaku UMKM. Langkah itu mencakup pengendalian harga kebutuhan pokok dan bahan baku usaha agar kenaikan BBM tidak memicu tekanan tambahan.
Ia juga meminta pemerintah memperkuat akses pembiayaan murah, menjaga biaya logistik, serta mengawasi kenaikan harga bahan baku yang tidak wajar di pasar.
“Pemerintah perlu hadir bukan hanya menjelaskan alasan kenaikan, tetapi juga menyiapkan bantalan. UMKM butuh kepastian harga bahan baku, akses modal yang ringan, dan biaya logistik yang tidak semakin berat,” kata Asary.
Menurutnya, UMKM selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Karena itu, kebijakan yang berpotensi menekan biaya usaha kecil perlu disertai perhitungan dampak yang matang.
“Kalau UMKM melemah, dampaknya bukan hanya ke pengusaha kecil. Pekerja ikut terdampak, pemasok ikut terdampak, dan konsumsi rumah tangga juga ikut turun,” katanya.
Asary berharap pemerintah lebih sensitif terhadap kondisi pelaku usaha kecil di lapangan. Ia menilai banyak UMKM masih menghadapi tantangan daya beli, kenaikan harga bahan baku, cicilan usaha, dan biaya operasional.
Kenaikan harga Pertamax, kata dia, menjadi pengingat bahwa kebijakan energi tidak berdiri sendiri. Di tingkat UMKM, setiap kenaikan biaya dapat memengaruhi keputusan usaha, mulai dari mengurangi stok, menaikkan harga, memangkas keuntungan, hingga menunda ekspansi.
“UMKM tidak anti terhadap penyesuaian kebijakan, tetapi pemerintah harus memastikan dampaknya tidak membuat usaha kecil semakin terjepit,” tutup Asary.
