Pemerintah Kaji Skema Baru Subsidi Energi, Fokus pada BBM Tepat Sasaran
TABALIEN.com – Pemerintah tengah mengkaji skema baru untuk subsidi energi, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, dan Liquefied Petroleum Gas (LPG). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pihaknya bersama lembaga terkait akan mengadakan rapat untuk membahas skema subsidi yang lebih efisien dan tepat sasaran pada pekan depan.
Dilansir dari CNBC Indonesia, dalam pertemuan tersebut, fokus utamanya adalah menentukan siapa yang berhak menerima subsidi. Saat ini, anggaran subsidi energi mencapai Rp 435 triliun, angka yang dinilai terlalu besar. Oleh karena itu, diperlukan skema yang dapat mengurangi pembengkakan anggaran tersebut dan memastikan subsidi diterima oleh pihak yang benar-benar membutuhkan.
“Kami akan mengadakan rapat tim, kemungkinan hari Senin atau Selasa, untuk membahas hal ini. Dengan subsidi sebesar itu, jika tidak tepat sasaran, tentu tidak sesuai tujuan. Subsidi ini harus diberikan kepada mereka yang berhak,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, pada Minggu (3/11/2024).
Salah satu skema yang disoroti oleh Bahlil adalah larangan bagi kendaraan pribadi dengan pelat hitam dan mobil dengan kapasitas mesin besar untuk membeli BBM bersubsidi. “Contoh BBM, masa mobil pelat hitam dengan kapasitas CC besar dikasih subsidi? Ini yang akan kita kelola dengan baik,” tegasnya.
Penasihat Presiden Urusan Energi, Purnomo Yusgiantoro, menambahkan bahwa ada dua opsi skema subsidi energi yang bisa diterapkan untuk memperbaiki ketepatan sasaran. Opsi pertama adalah mengalihkan subsidi produk energi menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang membutuhkan. Jika ini dilakukan, harga BBM bersubsidi akan dinaikkan bertahap hingga mencapai harga keekonomian, sementara tambahan pendapatan pemerintah dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk BLT atau transfer tunai.
Opsi kedua adalah tetap mempertahankan subsidi pada produk energi, namun dengan penerapan sistem kuota dan pemutakhiran data penerima yang berhak. “Dengan sistem kuota, subsidi akan lebih terarah dan tepat sasaran,” jelas Purnomo.
Purnomo juga menekankan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan dengan matang skema subsidi apa yang paling cocok untuk diterapkan, khususnya pada komoditas seperti Pertalite, Solar, LPG, dan listrik. (mth)
