TKD Dipangkas, Gubernur Kalteng Akui Harus Ikat Pinggang
PALANGKA RAYA, TABALIEN.com – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran meluapkan keluhannya soal pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Ia bahkan berseloroh, pemerintah provinsi kini harus “mengencangkan ikat pinggang pakai rotan” demi menyesuaikan kondisi keuangan yang makin ketat.
Keluhan itu disampaikan Agustiar di hadapan Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, dalam acara peresmian 1.571 Pos Bantuan Hukum (Posbakum) desa dan kelurahan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (6/11/2025).
“Selama kurang lebih sepuluh bulan kami memimpin, banyak suka dukanya. Contohnya pemangkasan TKD dari Rp10,2 triliun sekarang tinggal Rp5,3 triliun,” ujar Agustiar.
Ia menjelaskan, pemangkasan itu memaksa pemerintah daerah berhemat di berbagai sektor. Semua kegiatan kedinasan kini diarahkan agar lebih efisien dan memanfaatkan fasilitas milik pemerintah.
“Pertemuan-pertemuan dinas efisiensi, perjalanan dinas efisiensi. Kalau darurat, ya pertemuan di gedung ini (Aula Jayang Tingang) saja,” katanya.
Agustiar menegaskan, pemerintah provinsi tetap berkomitmen menyesuaikan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Ia menolak adanya visi-misi terpisah di tingkat kepala daerah.
“Visi-misi kami diselaraskan dengan Presiden. Tidak ada visi-misi bupati atau wali kota, yang ada hanya visi-misi Presiden Republik Indonesia,” tegasnya.
Menurutnya, keselarasan arah pembangunan menjadi kunci agar daerah tidak terbelah oleh perbedaan politik. “Kondisi sosial budaya di Indonesia ini sangat beragam antar pulau. Kalau kita terus sibuk dengan warna politik, daerah tidak akan pernah maju,” pungkasnya.
