Pemprov Kalteng Bentuk Tim Evaluasi Budaya Kerja ASN BerAKHLAK

Sekretaris BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, saat menghadiri kegiatan rapat di Ruang Rapat Biro Organisasi (foto: MMC Kalteng)

PALANGKA RAYA, Tabalien.com – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Tengah berpartisipasi aktif dalam rapat pembentukan Tim Evaluasi Implementasi Budaya Kerja ASN BerAKHLAK yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (16/1/2025), di Ruang Rapat Biro Organisasi.

Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Biro Organisasi, Betri Susilawati, yang menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak, termasuk BPSDM, dalam memastikan nilai-nilai ASN BerAKHLAK diterapkan secara konsisten. Fokus utama rapat adalah memperkuat budaya kerja ASN yang mencakup integritas, profesionalitas, dan pelayanan publik berkualitas, serta menumbuhkan sikap melayani masyarakat dengan lebih baik melalui implementasi Core Values ASN BerAKHLAK.

 

Evaluasi dan Target Peningkatan Indeks Budaya Kerja

Betri menegaskan pentingnya evaluasi berkala untuk memastikan seluruh ASN memahami dan menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK dalam tugas sehari-hari. “Pada tahun 2024, Indeks Budaya Kerja ASN Pemprov Kalteng berada pada kategori sehat dengan nilai 76,3. Meski demikian, masih ada ruang untuk peningkatan. Kami menargetkan pencapaian nilai antara 80 hingga 90 pada tahun 2025,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa peningkatan budaya kerja ASN yang lebih produktif, transparan, dan akuntabel akan membawa perubahan positif bagi pemerintah dan masyarakat.

Strategi dan Program Pendukung

Dalam rapat tersebut, sejumlah strategi dibahas untuk mendukung target peningkatan, termasuk penguatan komunikasi internal melalui media seperti podcast yang melibatkan seluruh instansi pemerintah di Kalimantan Tengah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan komitmen ASN dalam mewujudkan branding “Bangga Melayani Bangsa”.

Melalui pembentukan tim evaluasi ini, Pemprov Kalteng berharap mampu menciptakan budaya kerja ASN yang lebih baik dan memberikan dampak nyata dalam pelayanan publik. (Mth)