PALANGKA RAYA, TABALIEN.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Jenuh Kalimantan Tengah (Gemuruh Kalteng) menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (19/2/2025).
Aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan “Indonesia Gelap” yang menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Massa aksi terdiri dari berbagai lembaga kemahasiswaan, termasuk BEM dari Universitas Palangka Raya (UPR), IAHN-TP Palangka Raya, IAIN Palangka Raya, serta Aliansi Pelajar Palangka Raya.
Para demonstran menyampaikan sembilan tuntutan utama, dengan fokus pada sektor pendidikan dan tata kelola pemerintahan.
Presiden Mahasiswa BEM UPR David Benedictus Situmorang mengungkapkan, aksi ini merupakan respons terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
“Banyak sekali kebijakan yang dikeluarkan yang tidak pro terhadap kepentingan masyarakat Indonesia, terutama soal pendidikan,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan Fernando Fairsky menyoroti permasalahan anggaran pemerintah.
“Kami sudah jenuh dengan program yang boros anggaran, serta kabinet yang gemuk dan tidak efisien dalam tugas-tugasnya,” tegasnya.
Di antara tuntutan yang diajukan, mahasiswa menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan dan menuntut jaminan alokasi minimal 20 persen dari APBN sesuai amanat UUD 1945.
Mereka juga menyuarakan keprihatinan terhadap kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya tunjangan kinerja bagi dosen ASN.
Aksi demonstrasi berakhir dengan penandatanganan dokumen tuntutan oleh Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S Dohong dan Wakil Ketua Muhammad Ansyari.
Pihak DPRD berkomitmen akan menyampaikan aspirasi tersebut ke DPR RI pada Senin, 24 Februari 2025.
Tuntutan lain yang disampaikan mencakup penghapusan multifungsi TNI/POLRI dalam sektor sipil, pengesahan RUU Perampasan Aset, evaluasi program makan bergizi gratis, hingga efisiensi jumlah kabinet Merah Putih yang dinilai terlalu besar.
