PALANGKA RAYA, TABALIEN.com – Solidaritas Perempuan Mamut Menteng Kalimantan Tengah menyoroti dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemadaman listrik bergiliran, serta kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap perempuan, anak-anak, dan kelompok marginal.
Ketua Badan Eksekutif Komunitas (BEK) Solidaritas Perempuan Mamut Menteng Kalimantan Tengah, Irene Natalia Lambung, mengecam ketidakmampuan pemerintah daerah dan pusat dalam menanggulangi krisis lingkungan dan energi tersebut.
Menurut Solidaritas Perempuan Mamut Menteng, intensitas kabut asap akibat karhutla meningkat pada Agustus. Kondisi tersebut terjadi di tengah ancaman El Nino yang diprediksi lebih kuat tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya.
Krisis tersebut dinilai bukan sekadar bencana alam atau kendala teknis. Solidaritas Perempuan Mamut Menteng mengaitkannya dengan tata kelola lingkungan serta pemenuhan hak-hak dasar warga negara.
Beban perempuan dalam situasi krisis
Solidaritas Perempuan Mamut Menteng mencatat sejumlah dampak yang dirasakan perempuan akibat krisis lingkungan dan energi.
Pertama, kabut asap menjadi ancaman kesehatan, terutama bagi perempuan yang hamil, menyusui, serta memiliki penyakit bawaan. Kondisi tersebut dinilai merenggut hak warga negara atas udara bersih.
Perempuan yang lebih banyak melakukan pekerjaan perawatan juga menghadapi beban tambahan ketika anggota keluarga mengalami sakit akibat asap atau infeksi saluran pernapasan di tengah kualitas udara yang buruk. Kondisi serupa disebut pernah dirasakan perempuan di sejumlah wilayah pengorganisasian Solidaritas Perempuan Mamut Menteng.
Kedua, pemadaman listrik bergilir berdampak terhadap usaha rumah tangga yang banyak dijalankan perempuan. Kondisi tersebut menyulitkan mereka menjaga bahan pangan dan disebut meningkatkan biaya produksi.
Ketiga, kelangkaan BBM di sejumlah tempat di kota, kabupaten, dan desa di Kalimantan Tengah membuat perempuan harus menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrean panjang.
Kondisi tersebut dinilai menyita waktu produktif, mengganggu aktivitas perawatan keluarga dan aktivitas pribadi, serta meningkatkan risiko terhadap keselamatan perempuan di ruang publik.
Irene Natalia Lambung mengatakan perempuan menjadi kelompok yang pertama terdampak ketika krisis lingkungan dan energi terjadi.
“Perempuan selalu menjadi yang pertama terdampak ketika krisis lingkungan dan energi ini terjadi,” kata Irene dalam pernyataan tertulisnya.
Menurut dia, beban perempuan semakin berat ketika udara bersih sulit dihirup, pemadaman listrik terjadi, kelangkaan BBM berlangsung, dan pekerjaan perawatan tetap dibebankan kepada perempuan.
“Negara semestinya tidak boleh terus melakukan pembiaran dan mengorbankan keselamatan rakyatnya,” ujarnya.
Empat tuntutan SP Mamut Menteng
Atas kondisi tersebut, Solidaritas Perempuan Mamut Menteng Kalimantan Tengah menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah dan pihak terkait.
Pertama, pemerintah daerah dan pemerintah pusat diminta menindak tegas korporasi yang terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan.
Kedua, PLN dan pemerintah diminta memberikan transparansi kepada masyarakat, kepastian, serta solusi konkret atas pemadaman listrik bergiliran yang dinilai merugikan sektor ekonomi domestik dan pelayanan publik.
Ketiga, Pertamina dan BPH Migas diminta mengusut tuntas penyebab kelangkaan BBM, menjamin ketersediaan stok, serta memastikan distribusi yang adil tanpa penyimpangan.
Keempat, negara diminta melaksanakan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 3555 K/PDT/2018 terkait gugatan Warga Negara Indonesia atau Citizen Law Suit (CLS).
