Penyerahan LKPD 2025, Fairid Naparin Tegaskan Akuntabilitas

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin (kanan), menghadiri kegiatan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 unaudited di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (07/04/2026). (Foto: Istimewa)

PALANGKA RAYA, TABALIEN.com – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menghadiri penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 unaudited di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (07/04/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Tengah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Palangka Raya, Inspektur Kota Palangka Raya, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Fairid menyampaikan penyampaian LKPD merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Ia menegaskan Pemerintah Kota Palangka Raya terus berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

“Tentu tujuan akhir yang diharapkan dapat membuahkan hasil yang positif, yakni diraihnya kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai bukti nyata akuntabilitas publik Pemerintah Kota Palangka Raya,” kata Fairid.

Menurutnya, penyusunan dan penyampaian LKPD tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap penggunaan anggaran daerah.

“Setiap rupiah anggaran harus dipertanggungjawabkan agar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Fairid juga menyampaikan komitmen pemerintah kota untuk terus melakukan perbaikan dalam setiap proses pengelolaan keuangan daerah.

“Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam setiap prosesnya,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Fairid turut mengapresiasi peran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang selama ini memberikan bimbingan dan pendampingan kepada Pemerintah Kota Palangka Raya.

“Sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan BPK menjadi kunci dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” pungkasnya.