Lebih dari 1.000 Akademisi UGM Sampaikan Pernyataan Sikap Darurat Demokrasi
YOGYAKARTA, TABALIEN.COM – Lebih dari seribu akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan pernyataan sikap terkait kondisi demokrasi di Indonesia yang mereka nilai mengkhawatirkan. Pernyataan ini disampaikan pada Sabtu (24/8/2024).
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Alumni UGM, Arie Sudjito, menjelaskan bahwa pernyataan ini merupakan respons terhadap kondisi demokrasi Indonesia yang dinilai mengalami kemunduran.
“Kami prihatin dengan kondisi demokrasi dan hukum yang mengalami kemunduran pasca reformasi, ditandai dengan ketegangan hukum dan manipulasi politik yang dapat berisiko mengancam konstitusi serta tatanan bernegara dan bermasyarakat,” ujar Arie.
Pernyataan sikap ini mendapat dukungan dari Forum Dekan se-UGM. Arie menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk mengembalikan marwah demokrasi agar tidak dirusak oleh kepentingan elit yang berkuasa.
Lima poin utama dalam pernyataan sikap tersebut meliputi:
- Mengecam intervensi terhadap lembaga legislatif dan yudikatif yang bertujuan memanipulasi prosedur demokrasi.
- Menolak praktik legitimasi kekuasaan yang mendistorsi prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.
- Mendorong penyelenggaraan Pilkada yang bermartabat, berkeadilan, dan sesuai kaidah hukum.
- Mendorong KPU menjaga integritas sebagai penyelenggara Pilkada dengan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi.
- Mengajak seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi aktif dalam menyelamatkan demokrasi Indonesia.
Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran akan terulangnya praktik-praktik Orde Baru dalam sistem demokrasi Indonesia. Para akademisi UGM berharap langkah ini dapat menjadi katalis bagi penguatan demokrasi di tanah air.












