Bupati Murung Raya Hadiri Musrenbang RKPD Provinsi Kalteng Tahun 2026
PALANGKA RAYA, TABALIEN.com – Bupati Murung Raya, Heriyus, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (10/4/2025).
Musrenbang tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, didampingi Wakil Gubernur H. Edy Pratowo. Acara turut dihadiri para bupati dan wali kota se-Kalteng, Anggota Komisi I DPD RI Dapil Kalteng Agustin Teras Narang, Plt. Sekda Katma F. Dirun, unsur Forkopimda, kepala instansi vertikal dan kepala perangkat daerah tingkat provinsi, serta kepala Bappeda kabupaten/kota se-Kalteng secara virtual.
Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar Sabran menyampaikan bahwa pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih masa jabatan 2025–2030.
“Visi kami adalah mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak khususnya, dan masyarakat Kalimantan Tengah pada umumnya, dalam semangat kearifan lokal dan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Bermartabat untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” tegas Gubernur.
Ia menjelaskan, dalam lima tahun mendatang, Pemerintah Provinsi Kalteng akan mengusung Program Prioritas Huma Betang, yang mencakup enam fokus pembangunan: Betang Bermartabat, Betang Maju, Betang Makmur, Betang Cerdas, Betang Sehat, dan Betang Harmoni.
Gubernur juga memaparkan bahwa arah pembangunan dibagi ke dalam tiga zona strategis. Zona Timur difokuskan pada hilirisasi pangan, energi baru dan terbarukan, serta peran sebagai mitra pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Zona Tengah ditetapkan sebagai pusat perdagangan, jasa, pariwisata, pertanian terintegrasi, serta pendidikan dan riset. Sementara itu, Zona Barat akan difokuskan pada hilirisasi sumber daya alam, industri, perdagangan besar, pariwisata, dan konservasi taman nasional berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, yang menyampaikan arahan Mendagri dalam forum tersebut, menekankan pentingnya Musrenbang RKPD 2026 sebagai titik awal penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045.
“Musrenbang ini harus menjadi forum strategis untuk menyelaraskan prioritas dan arah kebijakan pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045,” kata Ribka.
Ia juga menekankan bahwa Musrenbang bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi kesempatan penting untuk merancang pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
