JAKARTA, TABALIEN.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nasional dan WALHI Kalimantan Tengah menyoroti permohonan uji materi Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 391/PUUXXIV/2026 tersebut diajukan tiga orang ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon meminta ketentuan tersebut beserta penjelasannya dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Dalam siaran pers WALHI Nasional dan WALHI Kalimantan Tengah, Rabu (18/11/2026), organisasi lingkungan tersebut menilai gugatan itu berpotensi melemahkan perlindungan kearifan lokal masyarakat adat, khususnya tradisi perladangan masyarakat Dayak.
Pasal 69 ayat (2) UUPPLH mengatur perlindungan terhadap kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar melalui sejumlah batasan. Di antaranya, luas lahan maksimal dua hektare, ditanami varietas lokal, serta dikelilingi sekat bakar untuk mencegah penjalaran api.
Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah, Janang Firman Palanungkai, menyayangkan permohonan tersebut. Ia menilai gugatan itu berpotensi mengabaikan persoalan struktural, historis, dan kontekstual terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Janang, sejak 2015 masyarakat adat Dayak kerap menjadi sasaran tudingan dalam berbagai peristiwa karhutla. Karena itu, ia menilai perlindungan terhadap praktik perladangan tradisional perlu tetap diperhatikan.
Ia juga menyebut perladangan tradisional masyarakat Dayak tidak dilakukan di kawasan gambut. Sementara itu, menurutnya, kebakaran berskala besar yang menimbulkan kabut asap berkaitan erat dengan kerusakan ekosistem gambut akibat aktivitas korporasi.
WALHI Soroti Keterlibatan Perusahaan dalam Karhutla
Janang mengatakan, fakta penanganan karhutla di Kalimantan Tengah perlu menjadi bahan pertimbangan dalam melihat persoalan tersebut.
Ia menyebut WALHI Kalimantan Tengah telah melaporkan delapan perusahaan yang terindikasi terlibat dalam peristiwa karhutla pada 9 November 2026. Sebelumnya, pada 2023, terdapat empat perusahaan yang juga dilaporkan terkait persoalan serupa.
Selain itu, Janang menyinggung kemenangan dalam gugatan Citizen Lawsuit (CLS) pada 2016. Menurutnya, perkara tersebut turut mengungkap aktivitas konsesi sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap karhutla 2015.
Rangkaian persoalan tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa penyebab karhutla tidak dapat disederhanakan dengan menyudutkan praktik perladangan tradisional masyarakat adat.
Ia mendorong penelusuran secara menyeluruh terhadap berbagai faktor penyebab kebakaran, termasuk kerusakan lingkungan, pengelolaan lahan gambut, serta tanggung jawab korporasi dalam pemanfaatan kawasan hutan dan lahan.
Janang juga meminta pemohon mengevaluasi dasar pemikiran dan argumentasi dalam gugatannya. Menurutnya, persoalan yang menyangkut hak, identitas, dan budaya masyarakat adat Dayak perlu didukung riset, kajian akademis, serta referensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menambahkan, hampir seluruh provinsi di Pulau Kalimantan menghadapi persoalan karhutla pada 2026 yang membutuhkan penanganan serius dan menyeluruh.
WALHI Nasional Nilai Gugatan Berpotensi Mengancam Masyarakat Adat
Pandangan serupa disampaikan Manajer Hukum dan Pembelaan WALHI Nasional, Teo Reffelsen. Ia menilai permohonan uji materi tersebut berisiko terhadap keberlangsungan praktik kearifan lokal masyarakat adat.
“Permohonan ini berbahaya bagi eksistensi praktik kearifan lokal masyarakat adat dan jika dikabulkan akan menjadi amunisi untuk melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat adat serta dapat membunuh praktik kearifan lokal yang secara turun temurun dilakukan oleh Masyarakat Adat,” ujar Teo.
Teo menegaskan, praktik membuka lahan dengan cara membakar oleh masyarakat adat telah diatur secara ketat melalui Pasal 69 ayat (2) UUPPLH.
Ia juga menyoroti kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sejak 1997/1998 hingga saat ini. Menurutnya, persoalan tersebut tidak semata-mata disebabkan praktik kearifan lokal masyarakat adat, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan dan aktivitas perusahaan pemegang perizinan berusaha.
Teo mencontohkan Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektare di Kalimantan Tengah pada 1997/1998 sebagai salah satu kebijakan yang disorot WALHI dalam persoalan karhutla.
Ia turut mengungkapkan data spasial yang dirilis WALHI pada November 2026. Berdasarkan data tersebut, titik panas (hotspot) ditemukan pada 945 Hak Guna Usaha (HGU) dan 353 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Temuan tersebut, menurut Teo, juga mencakup wilayah yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor energi dan pangan di Papua.
Melalui siaran pers tersebut, WALHI Nasional dan WALHI Kalimantan Tengah menekankan pentingnya perlindungan kearifan lokal masyarakat adat sekaligus penelusuran menyeluruh terhadap faktor penyebab karhutla dan tanggung jawab korporasi.
