PALANGKA RAYA, TABALIEN.com – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya menyiapkan bantuan sarana produksi pertanian (saprodi) bagi petani yang mengalami kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Bantuan berupa bibit dan pupuk tersebut disiapkan sebagai stimulus agar petani dapat kembali memulai masa tanam setelah kegiatan produksi mereka terdampak asap pekat.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya, Sugiyanto, mengatakan dampak karhutla terhadap sektor pertanian lebih berat dibandingkan kekeringan biasa. Asap pekat yang menyelimuti kawasan pertanian dapat menghalangi sinar matahari yang dibutuhkan tanaman.
“Kalau karhutla memang sangat terdampak. Kalau kekeringan biasa, petani masih bisa mitigasi. Tapi kalau sudah asap, matahari tidak timbul, itu pasti banyak mengalami kerugian,” katanya di Palangka Raya, Selasa (10/11).
Asap Karhutla Berpotensi Picu Gagal Panen
Menurut Sugiyanto, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan kegagalan panen, terutama pada tanaman hortikultura dan pangan.
Ia menjelaskan, petani masih dapat melakukan langkah mitigasi ketika menghadapi kekeringan. Namun, dampak asap yang menghalangi paparan sinar matahari lebih sulit diantisipasi.
Pemerintah daerah juga tidak dapat mengganti kerugian petani secara langsung akibat gagal panen. Karena itu, bantuan difokuskan pada pemberian stimulus agar petani memiliki dukungan untuk kembali menjalankan kegiatan produksi.
“Intinya, para petani itu yang penting ada stimulus atau bantuan saprodi dari Pemerintah Kota Palangka Raya,” tegasnya.
Sugiyanto menyebut bantuan tersebut mencakup kebutuhan bibit dan pupuk. Kedua jenis sarana produksi itu diharapkan membantu petani memulai kembali masa tanam setelah tanaman sebelumnya mengalami kerusakan atau gagal panen akibat dampak karhutla.
Usulan KSPAN Diarahkan ke Kecamatan Rakumpit
Selain membahas bantuan bagi petani terdampak karhutla, Sugiyanto juga menjelaskan rencana pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Nasional (KSPAN) di Palangka Raya.
Namun, kawasan Kalampangan tidak dapat diusulkan sebagai lokasi pengembangan karena mayoritas wilayahnya berstatus kawasan hutan.
Sebagai alternatif, usulan KSPAN untuk sektor peternakan diarahkan ke Kecamatan Rakumpit.
Sugiyanto memastikan usulan tersebut telah melalui proses hingga diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Wali Kota sebagai dasar hukum pelaksanaan.
