
PALANGKA RAYA, TABALIEN.com – Di hadapan Tim Penilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Selasa (17/11/2026). Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, memaparkan pemenuhan indikator tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Pemaparan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Penilaian Calon Percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung pada 17–18 November 2026 di Aula Hapakat Jaya, Kantor Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
Dalam presentasinya, Fairid menjelaskan berbagai capaian dan langkah strategis Pemerintah Kota Palangka Raya untuk memenuhi indikator Kabupaten/Kota Ber-AKSI. Upaya tersebut meliputi penguatan sistem pencegahan korupsi, transparansi pengelolaan anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga pembinaan integritas aparatur.
Fairid menegaskan, komitmen membangun pemerintahan yang bersih tidak semata-mata untuk memenuhi aspek penilaian, tetapi harus menjadi budaya kerja yang diterapkan secara berkelanjutan.
“Kami berkomitmen menjadikan integritas sebagai fondasi utama dalam setiap kebijakan dan pelayanan. Penilaian ini menjadi momentum untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan agar semakin transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap Kota Palangka Raya dapat terpilih sebagai daerah percontohan nasional. Dengan demikian, daerah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi kabupaten dan kota lain di Kalimantan Tengah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Setelah pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama Tim Penilai KPK. Sesi tersebut bertujuan mengonfirmasi dokumen pendukung sekaligus memastikan pelaksanaan program di lapangan sesuai dengan laporan yang disampaikan.
Kota Palangka Raya menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Kalimantan Tengah yang masuk dalam jajaran kandidat percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi tingkat nasional Tahun 2026. (Mth).
