PALANGKA RAYA, TABALIEN.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah melaporkan delapan perusahaan kepada Polda Kalimantan Tengah. Pelaporan tersebut berkaitan dengan indikasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah konsesi perusahaan.
Laporan itu disampaikan pada Senin, 9 November 2026, sebagai upaya mendorong penegakan hukum terhadap korporasi yang wilayah konsesinya terindikasi terbakar.
Berdasarkan siaran pers WALHI Kalteng, delapan perusahaan tersebut terdiri atas enam perusahaan perkebunan kelapa sawit dan dua pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Enam perusahaan perkebunan sawit yang dilaporkan adalah:
- PT Globalindo Agung Lestari (Genting Plantations Group).
- PT United Agro Indonesia (Genting Plantations Group).
- PT Arjuna Utama Sawit (First Borneo Group).
- PT Tapian Nadenggan (Sinar Mas Group/GAR).
- PT Maju Aneka Sawit (Musimas Group).
- PT Globalindo Alam Perkasa (Musimas Group).
Sementara itu, dua perusahaan pemegang PBPH adalah PT Industrial Forest Plantation (Nusantara Fiber Group) dan PT Baratama Putra Perkasa.
WALHI Verifikasi Tiga Konsesi
WALHI Kalteng menyebut identifikasi delapan perusahaan dilakukan melalui analisis terhadap wilayah konsesi yang terindikasi mengalami kebakaran.
Dari delapan konsesi tersebut, WALHI melanjutkan verifikasi melalui pemantauan lapangan terhadap tiga konsesi sebagai sampel. Hasil pemantauan menunjukkan ketiganya memiliki area yang terbakar.
Organisasi lingkungan tersebut menyatakan temuan itu memperkuat indikasi kebakaran di dalam wilayah konsesi perusahaan bersangkutan.
WALHI juga memaparkan skala karhutla di Kalimantan Tengah sepanjang 2026. Berdasarkan analisis organisasi tersebut, luas area terbakar pada Januari hingga September mencapai sedikitnya 81.587 hektare.
Selain itu, sebanyak 205.926 titik panas (hotspot) terdeteksi sejak Januari hingga Oktober 2026.
Dampak terhadap kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian. Data BPBD Provinsi Kalimantan Tengah mencatat sedikitnya 114.365 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sejak Januari hingga 12 Oktober 2026.
Sementara itu, data Kementerian Kesehatan RI per 2 November 2026 mencatat akumulasi 401.586 kasus ISPA akibat karhutla di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota, termasuk Kalimantan Tengah.
WALHI Soroti Penegakan Hukum terhadap Korporasi
Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah, Janang Firman Palanungkai, mengatakan pelaporan tersebut bukan kali pertama dilakukan organisasinya terkait karhutla.
Pada 2023, WALHI Kalteng bersama Save Our Borneo dan LBH Palangkaraya pernah melaporkan empat perusahaan yang konsesinya terindikasi terbakar kepada Polda Kalteng.
Namun, menurut Janang, hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang jelas terhadap laporan tersebut. Ia menyebut keempat perusahaan itu masih beroperasi.
Janang meminta aparat penegak hukum memberikan perhatian serius terhadap laporan terbaru WALHI. Menurutnya, penanganan karhutla tidak boleh hanya menyasar masyarakat kecil, sementara korporasi besar luput dari pertanggungjawaban hukum.
“Temuan ini harus segera ditindaklanjuti, jangan sampai kebakaran terus berulang dengan aktor-aktor besar yang relatif sama setiap tahunnya, sementara penegakan hukum justru lemah terhadap korporasi dan tajam terhadap masyarakat kecil,” kata Janang.
Ia juga menyoroti keterbukaan informasi penanganan perkara karhutla yang melibatkan korporasi oleh Bareskrim Polri maupun Polda Kalteng.
Menurut Janang, sebelumnya kedua institusi tersebut pernah mengumumkan penanganan kasus karhutla yang melibatkan korporasi. Namun, informasi kepada publik yang diketahuinya masih sebatas penyebutan inisial perusahaan dan baru dua pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Ia mempertanyakan perkembangan penyidikan serta identitas korporasi yang sedang ditangani aparat penegak hukum.
“Kami berharap setiap laporan ditindaklanjuti secara objektif dan akuntabel. Jangan sampai hukum kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan korporasi besar, tetapi justru tajam terhadap masyarakat kecil. Sebab, tidak boleh ada pihak yang kebal hukum dan keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Penegakan Hukum Dinilai Menjadi Ujian bagi Aparat
Manager Advokasi, Kampanye, dan Kajian WALHI Kalimantan Tengah, Agung Sesa, menyebut pelaporan tersebut merupakan bagian dari konsistensi organisasi dalam memperjuangkan penyelamatan lingkungan hidup.
Ia menilai penanganan laporan delapan perusahaan menjadi ujian bagi aparat penegak hukum untuk membuktikan komitmen terhadap penegakan hukum yang transparan, objektif, dan tanpa pandang bulu.
“Pelaporan ini sekaligus menjadi ujian bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk membuktikan komitmennya dalam menegakkan hukum secara transparan, objektif, dan tanpa pandang bulu,” ujar Agung.
Agung mengingatkan agar proses penegakan hukum tidak berlangsung tanpa transparansi dan membuka ruang bagi impunitas korporasi.
“Hukum tidak boleh tunduk pada kekuatan modal. Setiap pihak harus bertanggung jawab atas dugaan kejahatan lingkungan yang terjadi di Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Sebelumnya, WALHI Kalteng menyebut karhutla kembali berulang pada 2026 meskipun peringatan dini telah disampaikan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sejak awal tahun.
Organisasi tersebut juga mengingatkan bahwa Kalimantan Tengah pernah mengalami karhutla pada 2015, 2019, dan 2023.
WALHI menilai persoalan karhutla membutuhkan langkah antisipatif, sistematis, dan penanganan menyeluruh, termasuk penegakan hukum terhadap seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab.
FAQ
Siapa saja perusahaan yang dilaporkan WALHI Kalteng ke Polda Kalteng?
Bagaimana WALHI memverifikasi indikasi kebakaran di wilayah konsesi perusahaan tersebut?
Apa tuntutan WALHI Kalteng terhadap aparat penegak hukum terkait laporan karhutla ini?
