PALANGKA RAYA, TABALIEN.com – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah kembali menuai kritik. Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan Jilid III mendesak pemerintah pusat dan daerah lebih serius menangani kebakaran serta mengutamakan keselamatan masyarakat terdampak kabut asap.
Desakan itu disampaikan dalam demonstrasi di depan gerbang keluar Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jalan G Obos, Palangka Raya, Senin (19/10/2026). Pada hari yang sama, Aliansi Cipayung Plus juga menggelar aksi di Kantor DPRD Kalteng dengan menyuarakan persoalan serupa.
Sekitar 100 orang dari Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan Jilid III bersama sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia mengikuti aksi tersebut. Mereka membawa peraga menyerupai jenazah sebagai simbol penderitaan masyarakat akibat kabut asap.
Massa menilai pemerintah pusat dan daerah belum efektif menangani ancaman karhutla yang terus berulang di Kalimantan Tengah.
Massa Kritik Penanganan Karhutla dan Kebijakan Pencegahan
Salah satu orator, Naomi Simamora, menilai penanganan karhutla di Kalimantan Tengah masih berfokus pada pemadaman api. Menurutnya, upaya tersebut belum disertai langkah pencegahan struktural yang memadai.
Ia juga menyoroti lahan gambut yang terdegradasi sebagai salah satu ancaman besar yang perlu diperhitungkan dalam kebijakan mitigasi dan pencegahan kebakaran.
“Pemerintah baik pusat maupun provinsi, sejak hari ini, besok dan seterusnya tidak benar-benar efektif menangani karhutla khususnya di Kalteng,” ujarnya.
Naomi mengatakan masyarakat harus menghadapi dampak kabut asap selama berbulan-bulan. Ia menilai persoalan tersebut tidak hanya berdampak terhadap kehidupan warga Kalimantan Tengah, tetapi juga menjadi perhatian di tingkat internasional.
Menurutnya, karakteristik wilayah Kalimantan Tengah, terutama luasnya lahan gambut, seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan pencegahan karhutla.
Naomi bahkan melontarkan tudingan keras terhadap pemerintah terkait penanganan kebakaran dan dampaknya terhadap masyarakat.
“Oleh karena itu tidak berlebihan apabila kami menilai, pemerintah mendukung agenda depopulasi, agenda pembunuhan berencana. Ini layak ditetapkan dan diicatat dalam sejarah sebagai pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM,” ungkap Naomi.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian Naomi dalam aksi demonstrasi.
Massa Kecewa Setelah Gubernur Tak Kembali Menemui Demonstran
Di tengah aksi, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran sempat keluar untuk menemui demonstran. Namun, ketika azan berkumandang, ia kembali masuk ke kantor dengan alasan hendak menunaikan salat dan berjanji menemui massa setelahnya.
Setelah waktu salat selesai, Agustiar tidak kunjung kembali menemui demonstran. Situasi itu memicu kekecewaan massa dan sempat membuat keadaan memanas.
Massa kemudian menerobos pagar kompleks Kantor Gubernur yang sebelumnya dijaga polisi. Namun, mereka tidak berhasil masuk ke gedung kantor karena area tersebut telah dijaga personel Dalmas Sabhara Polda Kalteng dan satuan huru-hara Satbrimobda Polda Kalteng.
Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan Jilid III, Yosafat E Menteng, mengatakan peristiwa tersebut mencerminkan hilangnya kepercayaan massa terhadap pemerintah daerah.
Menurutnya, sikap gubernur yang sempat menemui demonstran sebelum kembali masuk ke kantor turut memicu kekecewaan dan gesekan di lokasi aksi.
“Yang pasti ini adalah simbolik bahwa kami sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah daerah dan kami akan melakukan aksi demonstrasi dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya,” ujar Yosafat.
Ia memastikan Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan akan kembali menggelar demonstrasi melalui aksi Jilid IV dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Aliansi Masyarakat Kalteng Jilid IV dengan waktu tempo yang sesingkat-singkatnya, dengan eskalasi massa yang lebih besar lagi,” tegasnya.
Massa Pertanyakan Klaim Keberhasilan Penanganan Karhutla
Dalam aksi yang sama, Sekretaris Koordinator Lapangan, Yuyun Sanjaya, meminta pemerintah mengutamakan keselamatan masyarakat daripada mempertahankan gengsi dalam penanganan karhutla.
Yuyun menilai kabut asap tidak bisa dianggap sepele karena berpotensi mengancam kesehatan masyarakat.
“Kita turun di sini berangkat dari hati untuk menyuarakan suara masyarakat,” kata Yuyun.
Ia juga meminta pemerintah memastikan laporan penanganan karhutla sesuai dengan kondisi yang benar-benar dialami masyarakat di lapangan.
Yuyun mempertanyakan klaim keberhasilan penanganan karhutla sebesar 80 persen yang disebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kondisi di lapangan belum menunjukkan perbaikan seperti yang diharapkan.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan laporan, tetapi juga turun langsung melihat kondisi masyarakat yang terdampak kabut asap.
“Andai kata Provinsi Kalimantan Tengah ini tidak sanggup untuk menyelesaikan kasus ini, maka tolong angkat kasus ini dalam skala nasional. Jangan mempertaruhkan gengsi dengan nyawa, karena selayaknya gengsi masih bisa dikembalikan, nyawa tidak bisa diulangkan kembali,” tegasnya.
Cipayung Plus Minta DPRD Panggil Gubernur
Pada waktu yang sama, puluhan massa Aliansi Cipayung Plus menggelar demonstrasi di Kantor DPRD Kalimantan Tengah. Mereka menyampaikan aspirasi terkait karhutla yang terjadi di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Tengah.
Salah satu tuntutan massa adalah meminta DPRD Kalteng memanggil dan menyidang Gubernur Agustiar Sabran terkait persoalan tersebut.
Koordinator Lapangan aksi, Sawal, mengatakan DPRD sebagai representasi resmi masyarakat harus menjalankan perannya dalam menyikapi persoalan karhutla.
“Memerintah DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sebagai representasi resmi rakyat untuk segera menyidang Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran atas persoalan yang terjadi,” kata Sawal.
Peserta aksi lainnya, Tirta Yoga Panuntun, menilai karhutla bukan persoalan baru bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Menurutnya, masalah tersebut telah berlangsung lama dan kembali dirasakan masyarakat.
“Kondisi ini telah lama terjadi. Persoalan karhutla bukan sesuatu yang baru bagi masyarakat Kalimantan Tengah,” ujar Yoga.
Ia menegaskan perlunya penanganan yang lebih serius agar kebakaran tidak terus berulang dan masyarakat tidak kembali menanggung dampaknya.
“Kami ingin persoalan ini benar-benar ditangani secara serius. Jangan sampai kondisi seperti ini terus terjadi dan masyarakat kembali merasakan dampaknya,” lanjutnya.
Melalui aksi tersebut, massa Cipayung Plus berharap DPRD Kalteng menindaklanjuti aspirasi yang mereka sampaikan.
FAQ
Apa alasan utama digelarnya demonstrasi oleh massa aksi di Palangka Raya?
Mengapa timbul ketegangan antara demonstran dan petugas di Kantor Gubernur Kalteng?
Apa tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi Cipayung Plus saat beraksi di Kantor DPRD Kalteng?
