Indonesia Siapkan Strategi Iklim Jelang COP 30
JAKARTA, TABALIEN.com – Menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP 30) di Belem, Brasil, Indonesia terus memperkuat diplomasi iklim melalui pendekatan berbasis sains, kolaboratif, dan inklusif. Salah satu langkah strategis dilakukan melalui Workshop Jurnalis bertajuk “Amplifying COP 30 to Indonesia” yang digelar Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) pada 2 Agustus 2025 di Jakarta.
Kegiatan ini bertujuan memperluas pemahaman mengenai arah kebijakan iklim nasional serta mengajak media berperan aktif dalam mengawal isu iklim dan mendorong akuntabilitas publik. COP 30 dinilai sebagai momentum penting untuk mengevaluasi komitmen Indonesia, memperbarui kebijakan, dan memperkuat posisi dalam forum global.
Wukir Amintari Rukmi, Koordinator Pokja Perundingan Perubahan Iklim dari Kementerian Lingkungan Hidup, menegaskan Indonesia mendukung penuh prinsip Perjanjian Paris dan siap mendorong operasionalisasi Baku-Belem Road Map, yaitu kerangka kerja pendanaan iklim yang adil dan inklusif.
“Ini saatnya meningkatkan ambisi mitigasi, memastikan transisi energi yang adil, dan menyusun indikator konkret untuk Tujuan Global Adaptasi,” ujar Wukir. Ia juga menekankan pentingnya pengarusutamaan gender dalam kebijakan iklim dan mendukung gerakan kolektif Mutirão Global yang dipimpin Brasil.
Sementara itu, Kuki Soedjackmoen dari Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) menyoroti perlunya pendekatan ilmiah dalam mengatasi emisi gas rumah kaca. Ia menjelaskan gas seperti metana dan dinitrogen oksida memiliki potensi pemanasan global yang lebih tinggi dibanding karbon dioksida, sehingga penanganannya memerlukan strategi yang lebih tepat.
“Ini bukan sekadar angka di kertas, tapi menyangkut dampak nyata terhadap bumi,” tegas Kuki. Ia juga memperkenalkan teknologi cairan penyerap karbon yang dapat diadopsi BUMD untuk mempercepat dekarbonisasi, serta mendorong pengembangan kerangka penyetaraan emisi yang berbasis sains.
Dari Greenpeace Indonesia, Syahrul Fitra menekankan krisis iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan keadilan. Ia mengkritik inkonsistensi data deforestasi pemerintah dan menuntut agar proyek-proyek besar seperti food estate serta ekspansi industri ekstraktif di Papua dan Kalimantan ditinjau ulang.
“Deforestasi bukan bencana alami, tapi hasil dari perencanaan yang keliru,” ujarnya.
Cindy Julianti dari Working Group ICCA Indonesia menambahkan keanekaragaman hayati adalah bagian tak terpisahkan dari krisis iklim. Ia mendorong penguatan solusi berbasis alam, seperti pengelolaan kawasan konservasi oleh masyarakat lokal dan pengembangan insentif ekonomi berbasis ekosistem.
“Kita tidak bisa membicarakan perubahan iklim tanpa melibatkan isu keanekaragaman hayati,” katanya.
Ketua SIEJ, Joni Aswira Putra, menutup forum dengan ajakan kepada jurnalis untuk lebih aktif mengawal proses COP 30. Menurutnya, media memiliki peran penting dalam memperkuat narasi iklim yang inklusif dan berbasis data.
“Kita perlu memastikan suara masyarakat sipil dan komunitas adat ikut mewarnai agenda internasional,” tegas Joni.
Dengan semangat kolaboratif yang diusung Mutirão Global, Indonesia diharapkan hadir sebagai penggerak transformasi menuju sistem iklim yang lebih adil, tangguh, dan berkelanjutan dalam COP 30 mendatang.
