PALANGKA RAYA, TABALIEN.com – Status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 7 November 2026, resmi dicabut. Selanjutnya, pemerintah daerah memasuki masa transisi pemulihan pascabencana mulai 8 November 2026.
Keputusan tersebut disepakati dalam rapat evaluasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Ruang Rapat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya, Jumat (6/11/2026).
Rapat tersebut membahas hasil penanganan karhutla sekaligus menentukan langkah lanjutan setelah berakhirnya status tanggap darurat.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, mengatakan seluruh pihak sepakat tidak memperpanjang status tanggap darurat. Pemerintah kini akan memusatkan perhatian pada tahapan pemulihan pascabencana.
“Hari ini kita melakukan rapat evaluasi status. Status tanggap darurat karhutla Kota Palangka Raya berakhir pada 7 November,” ujar Zaini.
Memasuki masa transisi, Pemko Palangka Raya akan melaksanakan pengkajian kebutuhan pascabencana atau JITUPASNA. Hasil pengkajian tersebut akan menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Zaini juga telah menginstruksikan BPBD Kota Palangka Raya untuk segera menyusun rencana tersebut secara menyeluruh.
Langkah ini dilakukan untuk memetakan dampak karhutla sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penanganan di lapangan, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat disusun sesuai kondisi serta kebutuhan masyarakat terdampak. (Mth).
FAQ
Kapan status tanggap darurat karhutla di Palangka Raya berakhir?
Kapan masa transisi pemulihan pascabencana dimulai?
Apa yang menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)?
