SERUYAN, TABALIEN.com – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya tidak menerima gugatan Syahroni, salah satu calon Kepala Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir, terhadap Bupati Seruyan terkait pembatalan kepesertaannya dalam Pilkades 2026.
Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan elektronik pada Rabu, 4 November 2026. Majelis Hakim PTUN Palangka Raya yang diketuai Friska Ariesta Aritedi memutus perkara Nomor 19/G/2026/PTUN.PLK dengan amar gugatan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
Dalam putusannya, majelis hakim juga menghukum penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp538.500.
Pemerintah Kabupaten Seruyan menyampaikan hasil putusan tersebut kepada publik melalui konferensi pers di Kantor Kominfo Seruyan, Senin (9/11/2026).
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Seruyan, dr. Bahrun Abbas, diwakili Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Yudiansyah. Konferensi pers turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Rusdi Hidayat, Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Sarinah Maulidah, serta Kepala Bagian Hukum Setda Immanuel.
Yudiansyah menjelaskan, terdapat empat poin utama yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus gugatan tersebut tidak dapat diterima.
Pertama, penggugat dinilai tidak lagi memiliki kepentingan hukum untuk menggugat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.3.2/290/2026 tertanggal 5 Juni 2026.
Kedua, tahapan Pilkades telah selesai setelah pemungutan suara dilaksanakan pada 10 Juli 2026. Tahapan tersebut dinilai bukan peristiwa hukum yang dapat diulang kembali.
Ketiga, Supiansyah, S.T. telah resmi diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa Pematang Limau melalui Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2/399/2026 tertanggal 3 Agustus 2026.
Keempat, permohonan penundaan pelaksanaan Pilkades Pematang Limau ditolak. Majelis hakim menilai tujuan gugatan telah hapus sehingga tidak perlu lagi mempertimbangkan materi pokok perkara.
Yudiansyah mengatakan, putusan tersebut memberikan kepastian hukum terhadap kebijakan tata kelola pemerintahan yang ditempuh Pemkab Seruyan.
“Pemerintah Kabupaten Seruyan bersyukur atas putusan Majelis Hakim PTUN Palangka Raya yang memutus perkara ini secara adil, objektif, dan berpijak pada hukum acara peradilan yang lurus. Sejak awal, penerbitan Keputusan Bupati Seruyan tanggal 5 Juni 2026 dijalankan melalui fungsi pengawasan hierarkis (bestuurstoezicht) serta kepatuhan mutlak terhadap norma perundang-undangan dan Putusan MK terkait kualifikasi calon kades,” ujarnya.
Menurut Yudiansyah, putusan tersebut juga menegaskan bahwa SK Bupati tetap sah dan kepemimpinan Desa Pematang Limau berjalan secara definitif.
Ia menyebut pemerintahan desa tetap berjalan normal, termasuk pelayanan publik dan pengelolaan APBDes.
“Pemerintahan desa berjalan normal, kepemimpinan Kades definitif sah secara yudisial, penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan APBDes di Desa Pematang Limau tetap kondusif di bawah koordinasi DPMD Seruyan tanpa kendala hukum,” katanya.
Pemkab Seruyan juga mengapresiasi sikap warga dan mengajak masyarakat menghormati putusan pengadilan.
“Pemkab Seruyan mengapresiasi kedewasaan warga dan mengimbau seluruh elemen masyarakat menghormati putusan pengadilan serta terus menjaga stabilitas ketertiban di desa,” jelasnya.
FAQ
Apa keputusan PTUN Palangka Raya terkait gugatan Syahroni?
Siapa Kepala Desa Pematang Limau yang resmi diangkat dan dilantik?
Apa saja pertimbangan majelis hakim dalam memutus gugatan tersebut?
