Masyarakat Adat dan Lingkungan Tersisih di Tengah Pembangunan IKN
BALIKPAPAN, TABALIEN.com – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kembali menuai sorotan. Kali ini, keprihatinan datang dari berbagai kalangan yang menyuarakan dampak pembangunan terhadap lingkungan dan masyarakat lokal di kawasan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur.
Dalam diskusi yang digelar Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) di Balikpapan, Rabu (30/10/2024), Forum Peduli Teluk Balikpapan mengungkapkan fakta yang mengkhawatirkan. Sekitar 1.800 hektare hutan mangrove telah hilang sejak dimulainya proyek pembangunan IKN.
“Kawasan IKN sangat erat kaitannya dengan Teluk Balikpapan, tetapi tidak ada jaminan perlindungan untuk wilayah tersebut,” ungkap Husein dari Forum Peduli Teluk Balikpapan.
Direktur Pokja Pesisir, Mapaselle, mengkhawatirkan nasib nelayan lokal akan mengikuti jejak nelayan Teluk Jakarta yang terpuruk akibat pembangunan. Kekhawatiran serupa disampaikan Direktur Eksekutif Walhi Kaltim, Fathur Roziqin, yang menyoroti potensi hilangnya Teluk Balikpapan sebagai pusat biodiversitas.
Dampak pembangunan IKN tidak hanya menyentuh aspek lingkungan. Ketua PBH Peradi Balikpapan, Ardiansyah, melaporkan terjadinya krisis air di kawasan sekitar akibat pengalihan aliran air ke IKN.
“Ratusan warga mengalami kekeringan, dan yang menyuarakan protes justru dikriminalisasi,” ujarnya.
Sementara itu, masyarakat adat merasa terabaikan dalam proses pembangunan. “Masyarakat adat bukan titipan negara, tetapi titipan Tuhan. Mengapa hak lahan kami hanya sementara?” kata Arman dari Pemuda Suku Balik.
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Otorita IKN (OIKN) Balikpapan melalui Sugiyono menjelaskan, kerusakan mangrove berada di luar wilayah kewenangan mereka. Namun, ia mengusulkan pembentukan Badan Pengelola Teluk Balikpapan sebagai solusi.
Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas 2014-2015, Andrinof Chaniago, mengimbau agar setiap kritik dilandasi data valid. Ia menekankan pentingnya pendekatan kompromi dan peningkatan pendidikan vokasi bagi masyarakat lokal.
Sementara itu Ahmad Heri Firdaus dari INDEF memperingatkan, mengabaikan dampak lingkungan dalam pembangunan akan menimbulkan biaya lebih besar di masa mendatang. Ia menyoroti pentingnya memenuhi standar internasional dalam pembangunan berkelanjutan.
Diskusi ini menjadi cermin bahwa pembangunan IKN masih menyisakan pekerjaan rumah besar, terutama dalam aspek kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
