PALANGKA RAYA, TABALIEN.com – Pemerintah Kota Palangka Raya belum menetapkan besaran kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026. Penghitungan dampak bencana tersebut direncanakan setelah pemerintah mengevaluasi kondisi ekonomi daerah pada kuartal IV atau periode Oktober hingga Desember.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengatakan hingga saat ini belum tersedia angka pasti mengenai total kerugian akibat karhutla. Pemerintah kota masih perlu mengukur dampaknya melalui sejumlah aspek, terutama kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat.
“Penghitungan dampak karhutla perlu memperhatikan berbagai aspek, terutama kerugian yang dialami masyarakat. Pemerintah kota ingin mengetahui sejauh mana bencana tersebut memengaruhi kehidupan dan aktivitas ekonomi warga,” ujar Fairid, Jumat (6/11/2026).
Ia menegaskan, kerugian yang dialami masyarakat menjadi salah satu prioritas dalam proses evaluasi. Pemerintah ingin mengetahui dampak langsung kebakaran terhadap kehidupan dan aktivitas ekonomi warga.
“Yang terutama kami menghitung kerugian kan ke masyarakatnya,” tambahnya.
Selain dampak terhadap masyarakat, Pemko Palangka Raya juga mempertimbangkan penghitungan kerusakan kawasan hutan dan taman nasional. Namun, Fairid mengakui pemerintah daerah masih belum menentukan metode yang tepat untuk menilai kerugian di kawasan konservasi tersebut.
“Kalau masalah hutan, taman nasional itu seperti apa kita masih belum tahu,” ucapnya.
Evaluasi menyeluruh direncanakan dengan memperhatikan perkembangan ekonomi daerah selama Oktober hingga Desember 2026. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah kota untuk mengetahui besaran dampak karhutla terhadap masyarakat dan perekonomian Palangka Raya. (Mth).
FAQ
Kapan Pemko Palangka Raya akan menghitung total kerugian akibat karhutla?
Apa yang menjadi prioritas utama dalam evaluasi kerugian karhutla tersebut?
Apakah kerugian pada kawasan hutan dan taman nasional sudah dihitung?
