PURUK CAHU, TABALIEN.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya menggelar Rapat Paripurna Ke-7 Masa Sidang III Tahun 2026 di Gedung DPRD setempat, Senin (9/11/2026). Rapat tersebut membahas persetujuan bersama dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sekaligus penyampaian hasil reses anggota DPRD.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, didampingi Wakil Ketua I Dina Maulidah. Sebanyak 17 anggota DPRD dari berbagai fraksi turut menghadiri kegiatan tersebut.
Hadir pula Bupati Murung Raya Heriyus, Sekretaris Daerah (Sekda) Dra. Lynda Kristiane, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Rumiadi menegaskan bahwa kehadiran anggota DPRD dalam rapat paripurna bukan sekadar memenuhi formalitas. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai wakil rakyat.
“Kita hadir untuk menyimak, menyampaikan pendapat, dan mencari solusi terbaik dari setiap perbedaan. Dalam musyawarah tentu ada pro dan kontra, namun dari sanalah lahir keputusan yang paling adil,” ujarnya.
Agenda pertama rapat paripurna adalah pembahasan dan persetujuan bersama terhadap dua Ranperda.
Rumiadi menegaskan, setiap peraturan daerah yang dibentuk harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Selain itu, peraturan daerah menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Peraturan Daerah bukan untuk mempersulit rakyat, melainkan untuk melindungi rakyat, menata pembangunan, dan memastikan setiap kebijakan berjalan di atas aturan yang jelas dan berkeadilan,” tegasnya.
Agenda kedua dilanjutkan dengan penyampaian hasil Reses Masa Sidang III Tahun 2026. Melalui kegiatan tersebut, anggota DPRD turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi, masukan, serta kebutuhan masyarakat.
Sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat mencakup perbaikan jalan penghubung Permata Intan–Sumber Barito, pembangunan jembatan, serta pengembangan lahan pertanian produktif.
Masyarakat juga menyampaikan kebutuhan peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerataan akses listrik dan penyediaan air bersih hingga wilayah pelosok Kabupaten Murung Raya turut menjadi perhatian.
Rumiadi menegaskan bahwa hasil reses tidak boleh berhenti sebagai dokumen atau laporan administratif. Aspirasi masyarakat harus diperjuangkan agar dapat ditindaklanjuti melalui program pembangunan dan penganggaran daerah.
“Insya Allah, dari paripurna ini kita bawa terang untuk masyarakat. Dari aspirasi yang diserap melalui reses, kita wujudkan dalam kebijakan. Dari Ranperda yang disepakati, kita bersama-sama membangun daerah yang lebih baik,” pungkasnya.
Melalui rapat paripurna tersebut, DPRD Kabupaten Murung Raya diharapkan terus memperkuat fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Aspirasi masyarakat juga diharapkan menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.
