Logo Kategori

KUALA PEMBUANG, TABALIEN.com – Pemerintah Kabupaten Seruyan menyiapkan langkah untuk mengatasi potensi fragmentasi fungsi kawasan hutan setelah pelaksanaan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH).

Langkah tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Kamis (12/11/2026). Pembahasan difokuskan pada penyelarasan fungsi kawasan hutan dengan kebijakan penataan ruang dan kebutuhan pembangunan daerah.

Plh. Sekda Seruyan menyampaikan bahwa penyelesaian persoalan tersebut memerlukan langkah terencana melalui sinkronisasi kebijakan tata ruang pemerintah kabupaten dan provinsi.

“Melalui pembahasan ini, kita ingin memastikan potensi fragmentasi fungsi kawasan hutan pasca TORA PPTPKH dapat diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan. Karena itu, diperlukan sinkronisasi antara RTRW Kabupaten Seruyan dan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah,” ujarnya.

Salah satu langkah yang disepakati dalam rapat adalah melakukan reviu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah.

Rekomendasi atau pola persetujuan TORA PPTPKH yang telah terintegrasi dalam RTRW Kabupaten Seruyan akan disinkronisasikan dengan kebijakan tata ruang provinsi.

Selain itu, objek tanah hasil pola persetujuan TORA PPTPKH akan melalui proses holding zone menjadi zona budidaya. Hasil proses tersebut menjadi data pendukung untuk mengusulkan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).

“Harapannya, melalui tahapan tersebut persoalan fragmentasi fungsi kawasan hutan dapat diminimalkan. Penataan ruang juga bisa lebih terarah sehingga pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan dan rencana pembangunan daerah,” tambahnya.

Proses perubahan peruntukan kawasan hutan itu nantinya dilakukan melalui reviu RTRW Provinsi Kalimantan Tengah, dengan mekanisme pengajuan usulan dari Gubernur Kalimantan Tengah kepada Menteri Kehutanan.

FAQ

Mengapa Pemkab Seruyan melakukan sinkronisasi RTRW kabupaten dan provinsi?
Sinkronisasi dilakukan untuk mengatasi potensi fragmentasi fungsi kawasan hutan pasca TORA PPTPKH agar penataan ruang lebih terarah dan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.
Bagaimana status objek tanah hasil TORA PPTPKH dalam proses penataan ruang ini?
Objek tanah tersebut akan melalui proses holding zone menjadi zona budidaya, yang menjadi data pendukung untuk mengusulkan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).
Siapa yang mengusulkan perubahan peruntukan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan?
Usulan perubahan peruntukan kawasan hutan diajukan oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui mekanisme reviu RTRW Provinsi Kalimantan Tengah.
Kredit Redaksi
Gratia Yan Saputra
Penulis
Gratia Yan Saputra
Roni Sahala Marpaung
Editor
Roni Sahala Marpaung
Catatan Redaksi: Artikel ini disusun melalui proses peliputan dan penyuntingan oleh tim redaksi. Namun, sebagai bentuk transparansi, kami menyatakan bahwa publikasi ini merupakan konten kemitraan berbayar yang keseluruhan isi dan narasinya mewakili kepentingan Pemerintah Kabupaten Seruyan.