Sinergi Jadi Kunci Atasi Kemiskinan
PALANGKA RAYA, TABALIEN.com – Pemerintah Kota Palangka Raya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menanggulangi kemiskinan. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang digelar di Aula Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota, Senin (7/7/2025).
Zaini menyebut kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang tidak bisa diatasi oleh satu lembaga atau program tunggal. “Kita perlu kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Setiap pihak memiliki peran strategis yang harus dioptimalkan,” ujarnya.
Ia merujuk pada Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, yang menekankan bahwa pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, dan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada. Sinergi antarlembaga, baik secara vertikal maupun horizontal, dinilai krusial untuk menyukseskan program-program tersebut.
Pendekatan lokal juga dinilai penting oleh Zaini. Ia menegaskan bahwa tiap wilayah memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang berbeda, sehingga solusi harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
“Selain sinergi, kita butuh inovasi dan percepatan. Jangan sampai kebijakan hanya berhenti di meja rapat. Masyarakat butuh solusi hari ini, bukan sekadar wacana,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya, Amos Adam Residul, mengingatkan bahwa kemiskinan di kota ini memang tergolong rendah, namun tantangannya tetap besar.
“Berdasarkan Susenas 2024, jumlah penduduk miskin di Palangka Raya sebanyak 10,7 ribu jiwa atau 3,52 persen dari total penduduk. Ini termasuk yang terendah di Kalimantan Tengah, namun tetap harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Amos menyebut persoalan utama berada pada aspek sumber daya manusia. Sekitar 54 persen penduduk miskin hanya lulusan SD dan SMP, yang berpengaruh terhadap akses mereka terhadap pekerjaan layak dengan penghasilan sesuai UMR.
Menurutnya, kemiskinan tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. “Ini soal pendidikan, keterampilan, akses, bahkan perilaku. Pendekatannya harus menyeluruh dan terintegrasi,” jelas Amos.
Ia juga menekankan pentingnya keterampilan kerja sebagai modal utama memasuki pasar kerja. Banyak warga miskin kesulitan mendapat pekerjaan karena kurang memiliki keahlian relevan atau motivasi kerja yang memadai.
Amos menambahkan, penggunaan data yang akurat menjadi kunci dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran. “BPS siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyediakan data dan analisis yang dibutuhkan,” katanya.
Ia berharap Rakor ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi dan menyusun strategi penanggulangan kemiskinan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. “Di balik setiap persentase statistik, ada kehidupan nyata yang menunggu perhatian dan aksi nyata dari kita semua,” pungkasnya.
