
PALANGKA RAYA, TABALIEN.com – Dengan Raihan skor 92,9 dan predikat istimewa, Kota Palangka Raya resmi ditetapkan sebagai Kota Percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI Tahun 2026
Capaian tersebut diraih setelah Palangka Raya melewati proses penilaian yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Dari 51 daerah yang mengikuti seleksi, Palangka Raya berhasil terpilih sebagai salah satu daerah percontohan.
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Azwan, menjelaskan penilaian menggunakan lima komponen dengan indikator yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
“Tim penilai terdiri dari Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BPKP Kalteng, serta Ombudsman Kalteng. Masing-masing terlibat dalam melakukan penilaian terhadap komponen dan indikator yang telah ditetapkan,” ujar Azwan, Rabu (18/11/2026).
Ia mengatakan, proses penilaian tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan dokumen administrasi. Tim juga melaksanakan verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian antara bukti administrasi dan kondisi pelayanan sebenarnya.
Sejumlah lokasi yang menjadi sampel peninjauan antara lain pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), rumah sakit, sekolah dasar, hingga Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo).
“Penilaian kemarin juga dilakukan dengan turun langsung untuk mengonfirmasi bukti administrasi maupun kondisi di lapangan. Kami mengambil sejumlah sampel, di antaranya pelayanan di DPMPTSP, rumah sakit, sekolah dasar, dan Kominfo,” jelasnya.
Predikat Istimewa Jadi Tantangan
Azwan menyebut predikat istimewa diberikan kepada daerah yang memperoleh nilai di atas 90. Dengan skor 92,9, Palangka Raya masuk dalam kategori tersebut.
Namun, menurutnya, tantangan setelah penetapan justru lebih besar, yakni mempertahankan standar kinerja sekaligus menjadi rujukan bagi daerah lain dalam penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Memperjuangkan dan meraih predikat ini mungkin tidak terlalu berat dibandingkan tantangan setelah ditetapkan. Justru mulai sekarang tantangannya adalah bagaimana Palangka Raya bisa menjadi contoh dan mempertahankan capaian tersebut,” katanya.
Untuk menjaga predikat tersebut, Azwan menekankan pentingnya komitmen bersama seluruh unsur pemerintahan, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Partisipasi masyarakat juga dinilai penting dalam mengawal pelaksanaan prinsip antikorupsi.
Ia turut mengajak media massa dan tokoh masyarakat untuk berperan aktif mengawasi serta mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Kota Palangka Raya. (Mth).
