PALANGKA RAYA, TABALIEN.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memberikan nilai 92,9 kepada Kota Palangka Raya dalam penilaian Kota Percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI Tahun 2026.
Nilai tersebut menjadi hasil penilaian terhadap upaya Pemerintah Kota Palangka Raya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penilaian. Ia menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja sama perangkat daerah dan berbagai elemen masyarakat.
“Kami memandang kehadiran Tim Penilai bukan semata sebagai evaluasi, tetapi kesempatan bagi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk memperoleh masukan serta rekomendasi,” ujar Fairid saat pengumuman hasil penilaian di Aula Hapakat Jaya, Rabu (18/11/2026).
Menurut Fairid, hasil penilaian tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Upaya pencegahan korupsi, katanya, membutuhkan komitmen, konsistensi, serta keteladanan seluruh aparatur.
Ia menegaskan, pencegahan korupsi tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen administrasi. Nilai-nilai antikorupsi harus diterapkan sebagai budaya dalam pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari.
“Komitmen antikorupsi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Jangan sampai upaya pencegahan korupsi hanya menjadi slogan, tetapi harus tercermin dalam kebijakan, penggunaan anggaran, dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Pemkot Perkuat Tata Kelola Pemerintahan
Untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, Pemkot Palangka Raya terus mendorong sejumlah langkah strategis. Upaya tersebut meliputi penguatan integritas aparatur sipil negara (ASN), transparansi pengelolaan keuangan, perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa, serta penguatan sistem pengaduan masyarakat.
Fairid meminta seluruh perangkat daerah menjadikan hasil penilaian tersebut sebagai bahan evaluasi dan dasar untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
Ia juga mengingatkan jajarannya agar tidak cepat berpuas diri meskipun Palangka Raya telah memperoleh nilai 92,9.
Menurutnya, capaian tersebut harus diikuti dengan konsistensi dalam menerapkan prinsip antikorupsi, baik dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan anggaran, maupun penyelenggaraan pelayanan publik. (Mth).
