PALANGKA RAYA, TABALIEN.com – Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kota Palangka Raya memastikan tidak ada pemotongan hak.
Gaji ke-13, gaji ke-14, serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dipastikan tetap dibayarkan penuh selama 12 bulan.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, mengatakan kebijakan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah kota dan DPRD Kota Palangka Raya.
Menurutnya, struktur belanja daerah tetap mengakomodasi hak pegawai meskipun pemerintah daerah meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan.
“Kami bersama pimpinan dan anggota DPRD Kota Palangka Raya menyepakati untuk belanja pegawai tahun 2027, kami tidak melakukan pemangkasan atau pemotongan tunjangan,” ujar Fairid seusai Rapat Paripurna DPRD Kota Palangka Raya, Rabu (11/11/2026).
Fairid menjelaskan, penyesuaian belanja modal dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak akan membebani hak keuangan ASN.
Ia juga menegaskan, seluruh pembiayaan tunjangan tersebut bersumber dari APBD Kota Palangka Raya, bukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan kewajiban pemerintah kepada ASN dan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.
Dengan kepastian tersebut, seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya diharapkan dapat terus menjalankan tugas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. (Mth).
FAQ
Tunjangan apa saja yang dipastikan dibayar penuh oleh Pemkot Palangka Raya pada tahun 2027?
Dari mana sumber pembiayaan tunjangan ASN Pemkot Palangka Raya tersebut?
Siapa yang menyepakati kebijakan tidak adanya pemotongan tunjangan ASN ini?
