Murung Raya Ikuti Rakornas Pengendalian Inflasi Secara Virtual
MURUNG RAYA, TABALIEN.com – Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang membahas Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Pembangunan 3 Juta Rumah. Kegiatan ini digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (11/11/2025), dan diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
Rakornas diikuti oleh pejabat lintas kementerian dan lembaga, termasuk Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, Kepala BPS RI Amalia A. W., Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru, serta perwakilan dari TNI, Kementerian Pertanian, dan pemerintah daerah se-Indonesia.
Dalam forum tersebut, peserta membahas dinamika inflasi nasional hingga Oktober 2025. Berdasarkan data BPS, inflasi nasional year-to-date (y-to-d) tercatat 2,10 persen, masih di bawah target 2,5 ± 1 persen namun menunjukkan tren peningkatan. Empat provinsi mengalami inflasi di atas 3,5 persen, yakni Sumatera Barat, Riau, Aceh, dan Sulawesi Tengah. Kalimantan Tengah, termasuk Murung Raya, dinilai cukup stabil dengan inflasi 1,88 persen.
Namun, data Indeks Perkembangan Harga (IPH) menunjukkan Murung Raya masuk dalam 50 daerah dengan kenaikan harga beras tertinggi di Indonesia pada awal November 2025, yakni sebesar 0,46 persen.
Asisten I Setda Murung Raya, Rahmat K. Tambunan, yang hadir mewakili Bupati H. Perdie M. Yoseph, menyampaikan komitmen Pemkab Mura dalam memperkuat sinergi lintas sektor melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). “Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha dan distributor pangan, agar pasokan tetap terjaga dan harga tidak bergejolak,” ujarnya.
Selain isu inflasi, Rakornas juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan pembangunan perumahan rakyat, sejalan dengan program nasional pembangunan 3 juta rumah.
Partisipasi aktif Pemkab Murung Raya dalam Rakornas ini menjadi wujud nyata dukungan terhadap kebijakan nasional dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah berharap sinergi ini dapat memperkuat ketahanan pangan dan mempercepat akses hunian layak bagi warga. (Mth).
