PALANGKA RAYA, TABALIEN.com – Dalam rangka memperkuat koordinasi kehumasan antarperangkat daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kota Palangka Raya menggelar sosialisasi publikasi informasi publik di Cafe Ceko, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan tersebut mengusung tema “Membangun Sinergi Kehumasan Perangkat Daerah dalam Mewujudkan Publikasi Informasi Publik yang Transparan, Informatif, dan Responsif”.
Agenda ini menjadi upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik sekaligus mengoptimalkan penyebarluasan informasi pemerintahan kepada masyarakat.
Kepala Diskominfo Kota Palangka Raya, Dody Irawan, mengatakan kegiatan tersebut penting untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama kehumasan di lingkungan perangkat daerah.
Menurutnya, humas perangkat daerah memiliki posisi strategis sebagai corong pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai program, kebijakan, kegiatan, hingga pelayanan publik kepada masyarakat.
Dody menegaskan, setiap informasi yang disampaikan pemerintah harus mengutamakan akurasi, transparansi, aktualitas, serta dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip tersebut sejalan dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Tiga Prinsip Utama Kehumasan Pemerintah
Dody menjelaskan, terdapat tiga prinsip utama yang harus menjadi landasan dalam menjalankan fungsi kehumasan, yakni transparan, informatif, dan responsif.
“Setidaknya ada tiga prinsip utama yang harus menjadi landasan dalam menjalankan fungsi kehumasan, yaitu transparan, informatif, dan responsif. Transparan berarti pemerintah berkewajiban membuka akses informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Informatif berarti informasi yang disajikan harus mampu mengedukasi, mudah dipahami, menarik, serta menjawab kebutuhan masyarakat,” ucapnya.
Ia menambahkan, prinsip responsif juga harus diterapkan oleh seluruh pengelola kehumasan. Humas perangkat daerah tidak cukup hanya aktif menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu menanggapi perkembangan isu lokal dan keluhan masyarakat.
Selain itu, pengelola kehumasan dituntut mampu mengantisipasi penyebaran disinformasi dan hoaks yang berkembang di tengah masyarakat.
“Oleh karena itu, diperlukan sinergi dalam menyelaraskan pesan komunikasi, mengelola informasi, serta memanfaatkan berbagai saluran publikasi, baik melalui website resmi pemerintah, media sosial, maupun media komunikasi lainnya,” tambahnya.
Optimalisasi Publikasi Melalui Teknologi Digital
Dody mendorong seluruh perangkat daerah membangun koordinasi secara berkelanjutan dengan Diskominfo Kota Palangka Raya sebagai instansi yang memiliki tugas dalam pengelolaan komunikasi dan informasi publik.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas publikasi pemerintah.
Melalui penguatan sinergi tersebut, publikasi informasi pemerintahan diharapkan semakin kreatif, menarik, mudah diakses, serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. (Mth).
FAQ
Apa tema kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Diskominfo Kota Palangka Raya?
Apa saja tiga prinsip utama kehumasan pemerintah yang disampaikan oleh Dody Irawan?
Undang-Undang nomor berapa yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam artikel tersebut?
