Musisi Hadapi Tantangan dengan ‘Peringatan Darurat’
TABALIEN.COM – Sejak slogan “Peringatan Darurat” mencuat di media sosial, dunia musik Indonesia menyaksikan gelombang dukungan dari musisi yang menampilkan simbol ini dalam penampilan panggung mereka. Slogan tersebut, yang menggabungkan gambar Burung Garuda dengan latar biru, telah menjadi tanda penolakan terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak demokratis. Terutama, protes ini muncul setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pencalonan Pilkada 2024.
Namun, dukungan musisi terhadap gerakan ini tidak tanpa konsekuensi. Beberapa acara musik mulai melarang penggunaan visual ini, dengan alasan menjaga netralitas politik. Pencabutan hak berkarya ini tidak hanya mengurangi ruang ekspresi para seniman, tetapi juga mengancam kebebasan berekspresi mereka.
Di tengah pergeseran ini, musisi tidak hanya menghadapi tantangan artistik tetapi juga ancaman langsung. Beberapa pelaku seni melaporkan intimidasi dan ancaman hukum yang berkaitan dengan dukungan mereka terhadap gerakan pro-demokrasi.
Menanggapi situasi ini, Amar Law Firm meluncurkan program ‘Perlindungan Seniman untuk Demokrasi’, yang menawarkan bantuan hukum pro-bono untuk seniman yang menghadapi masalah hukum atau ancaman terkait dukungan mereka terhadap demokrasi.
“Kami melihat adanya kekhawatiran tentang perlindungan hukum untuk seniman yang aktif menyuarakan #kawalputusanMK dan isu demokrasi. Aksi-aksi akan terus berlanjut karena banyak persoalan demokrasi yang harus diselesaikan,” tulis Amar Law Firm dalam unggahan di platform X pada Senin (26/8/2024, dilansir dari Tempo.
Program tersebut mencakup berbagai layanan hukum, seperti konsultasi hukum, pembuatan opini hukum tertulis, somasi, pendampingan mediasi, pelaporan kepada instansi terkait, serta pendampingan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Layanan ini utamanya berlaku di wilayah Jabodetabek, namun ada rujukan untuk pengacara terdekat di area lainnya.
Selain dukungan hukum, komunitas seni juga menunjukkan solidaritas. Koalisi Seni, misalnya, meluncurkan situs kebebasanberkesenian.id untuk menyediakan platform bagi seniman yang mengalami intimidasi. Situs ini bertujuan untuk mencatat pelanggaran terhadap kebebasan berkesenian dan memperkuat advokasi untuk hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi.
Koalisi Seni menekankan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan berkarya.
“Kami ada untuk melindungi kebebasan berkarya dan bersuara. Kebebasan berkesenian adalah hak kita sebagai warga negara yang harus diperjuangkan,” tulis mereka di Instagram.
Data yang dikumpulkan melalui situs ini diharapkan dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih mendukung kebebasan berkesenian.
Di tengah ketegangan ini, musisi juga mencari solusi kreatif untuk menyampaikan pesan mereka. Baskara Putra, yang dikenal sebagai Hindia, mengusulkan penggunaan bendera sebagai alternatif visual. Dalam unggahan di akun X pada 25 Agustus 2024, Hindia menuliskan, “Karena adanya pelarangan visual ‘berbau politik’, kami siapkan versi file untuk cetak bendera yang bisa dicetak dalam ukuran besar.”
Hindia menjelaskan bahwa bendera yang dipasang oleh anggota band sendiri, bukan tim produksi, akan lebih sulit diganggu.
“Saran pribadi: pasang oleh member sendiri, bukan tim produksi saat persiapan panggung. Tunggu hingga lagu pertama. Ini lebih sulit diganggu saat pertunjukan sudah dimulai,” tambahnya.
Materi visual untuk bendera tersebut dapat diunduh melalui situs darurat.vngnc.xyz, yang merupakan bantuan dari seniman visual Izzy atau @vngnc di X. Izzy mendukung usulan Hindia dan menyediakan materi visual berkualitas 4K yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan.
Gerakan “Peringatan Darurat” muncul sebagai respons terhadap keputusan DPR yang mengabaikan putusan MK mengenai syarat pencalonan Pilkada 2024. Setelah keputusan DPR dan KPU mengenai revisi PKPU Nomor 8 Tahun 2024 pada 25 Agustus 2024, musisi semakin banyak mengadopsi visual Peringatan Darurat dalam penampilan mereka.
Beberapa musisi terkemuka turut serta dalam gerakan ini, termasuk Kunto Aji dalam konser tur ‘Perjalanan Menawar Racun’, Gigi dalam konser peringatan 30 tahun mereka, BAALE dalam Latihan PestaPora, serta Isyana Sarasvati, Reality Club, Danilla, dan Eva Celia di panggung Lalala Feat.
Musisi lainnya seperti Juicy Luicy, Pamungkas, Coldiac, Feel Koplo, dan Fiersa Besari juga menunjukkan dukungan mereka. Inisiasi ini berawal dari ajakan Hindia untuk menggunakan panggung musik sebagai wadah menyuarakan demokrasi.
Dalam konteks ini, musisi Indonesia tidak hanya berjuang untuk kebebasan berkarya tetapi juga melawan ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Dukungan hukum dan solidaritas komunitas seni menjadi vital dalam upaya mereka mempertahankan hak untuk menyuarakan pandangan mereka di tengah situasi politik yang penuh tantangan.
