MURUNG RAYA, TABALIEN.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, H. Johansyah, S.E., M.I.P., mengapresiasi pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Desa yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Murung Raya.
Kegiatan berlangsung di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Tira Tangka Balang, Puruk Cahu, pada 12–13 November 2026, dengan melibatkan seluruh aparatur pengelola keuangan desa se-Kabupaten Murung Raya.
Johansyah menilai kegiatan tersebut penting untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepada awak media, Kamis (12/11/2026), ia menyatakan DPRD mendukung penuh pelaksanaan Bimtek tersebut. Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi diperlukan agar perangkat desa lebih yakin menjalankan tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut juga berperan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, terutama untuk meminimalkan potensi kesalahan administrasi maupun pengelolaan anggaran.
Bimtek menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Negeri, Inspektorat, BKAD, serta Dinas Sosial.
Keterlibatan berbagai instansi tersebut dinilai dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh kepada aparatur desa mengenai aspek regulasi, administrasi, hukum, dan pengawasan keuangan.
Dengan pemahaman tersebut, potensi kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat diminimalkan sejak tahap perencanaan.
Apresiasi juga disampaikan Sekretaris Desa Batu Makap, Muhammad Rifa’i. Ia mengaku materi yang diperoleh selama Bimtek membantu meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri aparatur desa dalam menjalankan tugasnya.
“Banyak hal yang dulu kami ragukan, sekarang menjadi jelas. Pulang dari sini, kami ingin membawa ilmu, bukan hanya sertifikat,” ungkapnya.
Johansyah berharap seluruh peserta mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa masing-masing.
Ia mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara bertanggung jawab karena anggaran tersebut merupakan uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
“Uang desa adalah uang rakyat. Karena itu, harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
