
PALANGKA RAYA, TABALIEN.com – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, memberikan penjelasan terkait polemik alokasi anggaran Rp5 miliar untuk pembangunan gudang dan mes pegawai Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya yang menjadi perbincangan di media sosial.
Fairid menegaskan, anggaran tersebut merupakan alokasi tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelum dirinya dilantik untuk periode kedua sebagai Wali Kota Palangka Raya. Sementara itu, aturan mengenai hibah kepada instansi vertikal, menurutnya, baru diterbitkan pada Oktober 2026.
“Itu anggaran 2025, diketok sebelum saya menjabat. Kemudian aturan dikeluarkan sekitar Oktober 2026,” kata Fairid saat ditemui di Rumah Jabatan Wali Kota Palangka Raya, Minggu (15/11/2026).
Polemik tersebut bermula dari unggahan akun Instagram Mata Borneo yang mengaitkan anggaran pembangunan gudang dan mes Kejari dengan imbauan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto. Sebelumnya, Ketua KPK mengingatkan kepala daerah agar menghentikan pemberian hibah APBD kepada instansi vertikal.
Menanggapi kritik yang berkembang, Fairid menyatakan Pemko Palangka Raya tetap terbuka terhadap masukan masyarakat. Ia juga meminta agar kritik disampaikan dengan informasi yang lengkap, khususnya terkait tata kelola anggaran daerah.
Fairid turut menyinggung posisi Kota Palangka Raya yang masuk tiga besar calon kota percontohan antikorupsi di Indonesia. Menurutnya, pencapaian tersebut tidak mungkin diraih apabila terdapat penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pemerintahan.
“Apabila kami bermain-main dengan anggaran, atau dianggap melakukan tindak pidana korupsi, tentu mustahil kami dijadikan salah satu dari tiga besar kota percontohan antikorupsi,” ujarnya.
Pemko Dijadwalkan Jalani Observasi KPK
Di tengah polemik tersebut, Pemko Palangka Raya dijadwalkan menjalani observasi oleh KPK pada 17 hingga 18 November 2026.
Proses observasi akan mencakup sejumlah aspek tata kelola pemerintahan, mulai dari pengawasan internal, sistem penganggaran, hingga pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP).
Hasil observasi tersebut menjadi bagian dari penilaian terhadap upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pencegahan korupsi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan. (Mth).
