Fraksi DPRD Kapuas Soroti Raperda APBD-P
PALANGKA RAYA, TABALIEN.com – DPRD Kabupaten Kapuas menggelar rapat paripurna ke-16 tahun sidang 2025 untuk mendengarkan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2025, Senin (7/7/2025) di ruang rapat paripurna DPRD Kapuas.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kapuas Ardiansah, didampingi Wakil Ketua I Yohanes dan Wakil Ketua II Berinto. Hadir pula Wakil Bupati Kapuas Dodo, jajaran Forkopimda, anggota DPRD, pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.
Dalam forum tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum mereka terhadap substansi Raperda APBD-P. Fraksi-fraksi menekankan pentingnya kejelasan arah kebijakan perubahan anggaran yang disusun pemerintah, terutama dalam menyesuaikan proyeksi pendapatan dan belanja dengan kebutuhan riil di lapangan.
Isu strategis yang menjadi sorotan meliputi pendapatan asli daerah (PAD), prioritas belanja untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, serta penguatan program yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, fraksi-fraksi menegaskan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Pemerintah daerah diminta memastikan belanja diarahkan tepat sasaran, transparan, dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik secara merata.
Beberapa fraksi juga mengingatkan agar proses penyesuaian pos anggaran dilakukan secara hati-hati untuk menjaga stabilitas keuangan daerah. Mereka mendorong agar APBD-P dirancang secara realistis, akuntabel, dan berbasis data serta perencanaan yang matang.
Penyampaian pandangan fraksi ini merupakan tahap awal dari proses pembahasan Raperda APBD-P, yang akan dilanjutkan dengan jawaban eksekutif serta pembahasan bersama antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
DPRD Kapuas berharap proses ini menghasilkan dokumen anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
