IPM Kalimantan Tengah 2025 Naik, Bukti Sukses Pendidikan Digital

Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, dan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng Muhammad Reza Prabowo berbincang dalam Rapat Koordinasi Pendidikan se-Kalimantan Tengah di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Jumat (9/5/2025).

PALANGKA RAYA, TABALIEN.com – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 mencapai 74,86, meningkat 0,58 poin atau 0,78 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini menandai percepatan pembangunan manusia di Bumi Tambun Bungai.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti, mengatakan dalam lima tahun terakhir IPM Kalteng terus menunjukkan peningkatan stabil. “Selama periode 2020–2025, IPM Kalimantan Tengah rata-rata naik 0,61 persen per tahun, dari 72,62 menjadi 74,86,” ujarnya, Rabu (5/11/2025).

Menurutnya, kenaikan tersebut mencerminkan kemajuan di tiga dimensi utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. “Harapan hidup bayi yang lahir pada 2025 mencapai 74,01 tahun, meningkat 0,28 tahun dibandingkan tahun 2024,” jelasnya.

Dari sisi pendidikan, Harapan Lama Sekolah naik dari 12,77 menjadi 12,78 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah meningkat dari 8,81 menjadi 8,96 tahun. “Ini menunjukkan peningkatan nyata pada akses dan kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah,” tambah Agnes.

Secara ekonomi, pengeluaran riil per kapita masyarakat meningkat 2,51 persen, dari Rp12,30 juta menjadi Rp12,61 juta per tahun. Meski pertumbuhan melambat dibanding tahun sebelumnya, capaian ini tetap berada di atas rata-rata lima tahun terakhir.

Agnes menegaskan, peningkatan di seluruh dimensi membuktikan pembangunan manusia di Kalimantan Tengah berjalan inklusif dan berkelanjutan.

Kenaikan IPM ini tak lepas dari kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di bawah Gubernur H. Agustiar Sabran, terutama melalui penguatan sektor pendidikan. Program digitalisasi sekolah menjadi fondasi utama pembangunan manusia.

Kebijakan digitalisasi meliputi penguatan infrastruktur teknologi informasi seperti bantuan Starlink, panel surya, hingga papan tulis interaktif, serta integrasi platform e-learning, ujian daring, dan sistem manajemen sekolah. Selain itu, pemerintah juga mendorong pelatihan literasi digital bagi guru dan siswa agar mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran.

Transformasi digital ini memperluas akses pendidikan ke wilayah terpencil dan meningkatkan pemerataan mutu pendidikan. Dampaknya terasa langsung pada peningkatan kualitas pengetahuan dan daya saing siswa.

“Anak-anak kini belajar lebih lama, lebih cerdas, dan lebih siap menghadapi tantangan global,” tulis narasi publik Pemprov Kalteng yang dikutip dari berbagai sumber.

Kemajuan digitalisasi pendidikan Kalteng juga mendapat pengakuan nasional. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyebut Kalteng lebih maju dari pusat. Dalam acara Gebyar Pendidikan Unggul Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Jumat (9/5/2025), ia memuji langkah Kalteng yang sudah menerapkan program pendidikan digital lebih awal dan terintegrasi.

“Program pendidikan Kalteng bukan hanya sejalan dengan kebijakan nasional, tetapi sudah lebih dulu dijalankan,” ujar Mu’ti. Ia mencontohkan SMK Negeri 3 Palangka Raya yang telah menerapkan Smart Class dan Smart Board sebagai bagian dari pembelajaran digital.

Mu’ti juga menyoroti program kuliah gratis bagi 10.000 mahasiswa dan bantuan pendidikan Rp2,4 juta bagi siswa kurang mampu. “Kalau sudah seperti ini, tugas saya hanya menyebarkan kisah sukses Kalteng ke seluruh Indonesia,” katanya.

Menanggapi apresiasi tersebut, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, menyampaikan terima kasih atas dukungan nasional. “Penghargaan ini memotivasi kami untuk memperluas digitalisasi pembelajaran hingga pelosok,” ujarnya, Senin (10/11/2025).

Reza menegaskan, kebijakan pendidikan di Kalteng berpihak kepada masyarakat kurang mampu. “Arahan Gubernur sangat jelas, tidak boleh ada masyarakat yang tidak bisa sekolah, tidak bisa berobat, dan tidak bisa makan,” tegasnya.

Pemprov Kalteng berkomitmen terus memperluas program revitalisasi sekolah dan digitalisasi pendidikan ke seluruh penjuru daerah. Tahun ini, pemerintah menyiapkan pembangunan tujuh unit sekolah baru, termasuk sekolah khusus di Kabupaten Katingan sebagai wujud perhatian terhadap pendidikan inklusif.

Ia menutup dengan menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam memajukan pendidikan. “Apa yang kami capai hari ini adalah hasil kerja bersama seluruh elemen pendidikan dan dukungan penuh dari pemerintah pusat,” pungkasnya.